Liputan6.com, Pyongyang - Korea Utara mengatakan pada Selasa (29/7/2025), tidak akan ada dialog di masa depan yang dapat mengakhiri program nuklirnya. Demikian dilaporkan media pemerintah Korea Utara, KCNA.
Kim Yo Jong, saudari dari Kim Jong Un, mengakui bahwa hubungan pribadi antara Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump tidak buruk. Namun, menurutnya, jika AS berniat memanfaatkan hubungan pribadi tersebut untuk mengakhiri program senjata nuklir Korea Utara maka upaya itu hanya akan menjadi bahan olok-olok.
Advertisement
"Jika AS gagal menerima kenyataan yang telah berubah dan terus bersikeras pada masa lalu yang gagal maka pertemuan DPRK-AS hanya akan menjadi 'harapan'," kata Kim Yo Jong seperti dilansir CNA.
DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.
Kim Yo Jong menuturkan bahwa kapabilitas Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir dan lingkungan geopolitik telah berubah secara radikal sejak Kim Jong Un dan Trump mengadakan tiga kali pertemuan selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden.
"Setiap upaya untuk menyangkal posisi DPRK sebagai negara bersenjata nuklir ... akan sepenuhnya ditolak," ujarnya.
Ketika diminta tanggapan atas pernyataan Korea Utara, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Trump masih berkomitmen pada tujuan yang diusungnya dalam tiga pertemuan dengan Kim Jong Un selama masa jabatan pertamanya.
"Presiden tetap memegang teguh tujuan tersebut (denuklirisasi) dan tetap terbuka untuk berinteraksi dengan Pemimpin Kim (Jong Un) guna mencapai Korea Utara yang sepenuhnya bebas nuklir," ungkap pejabat Gedung Putih kepada Reuters.
Dalam pertemuan pertama mereka di Singapura pada 2018, Trump dan Kim Jong Un menandatangani sebuah kesepakatan prinsip untuk membuat Semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir. Pertemuan tingkat tinggi di Hanoi, Vietnam, pada tahun berikutnya berakhir tanpa kesepakatan karena perbedaan pendapat mengenai pencabutan sanksi internasional yang dikenakan terhadap Pyongyang.
Adapun pertemuan ketiga Trump dan Kim Jong Un pada 2019 di Zona Demiliterisasi (DMZ), Panmunjom, lebih bersifat simbolis dan juga tidak menghasilkan