Liputan6.com, Jakarta - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperingati peristiwa kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 27 Juli 2025.
Kudatuli merupakan masa kelam PDIP, di mana, pada masa itu kantor DPP PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri diambil alih secara paksa oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi pada 27 Juli 1996.
Advertisement
Dalam acara peringatan itu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya Ribka Tjiptaning menyinggung kasus Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menyebut, karena kejadian ini, PDIP belum menerima keadilan sejak reformasi diperjuangkan.
"Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita," ujar Ribka Tjiptaning di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 27 Juli 2025.
Ia menyebut, perjuangan PDIP belum selesai. Karena, kata Ribka, reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tidak ada bedanya dengan era orde baru (Orba).
Lalu, ia juga menyebut peristiwa Kudatuli merupakan tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998 dan tanpa adanya Kudatuli tidak akan ada masa reformasi.
"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi," kata Ribka.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," sambung dia.
Berikut sederet pernyataan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning saat menghadiri peringatan Kudatuli dihimpun Tim News Liputan6.com:
1. Singgung Kasus Hasto
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning, menyinggung kasus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto di peringatan 29 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli. Dia menyebut, PDIP belum menerima keadilan sejak reformasi diperjuangkan.
"Hari ini kita masih berkumpul dengan segala keprihatinan kita, karena Sekjen kita masih mendapat ketidakadilan dari sisi hukum. Bahwa hukum kemarin kita menyaksikan semua, itu masih menzalimi partai kita. Hukum masih mengangkangi partai kita," kata Ribka di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 27 Juli 2025.
Oleh karena itu, Ribka menyebut perjuangan PDIP belum selesai, Karena, kata dia, reformasi yang ada saat ini masih reformasi angan-angan semata yang tidak ada bedanya dengan era orde baru (Orba).
"Masih sama dengan Orde Baru, bahkan lebih parah. Jadi, tetap kuatkan soliditas kita Banteng tidak boleh ngambek, banteng tidak boleh cengeng," ujar dia.
2. Dukung Penetapan Peristiwa Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM berat
Ribka menegaskan, PDIP terus berada di barisan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia berujar, PDIP juga mendukung Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana untuk terus memperjuangkan penetapan peristiwa Kudatuli sebagai bentuk pelanggaran HAM berat.
Selain Ribka dan Bonnie, hadir pula Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang juga ikut dalam tabur bunga dan doa bersama. Tak hanya itu, sejumlah saksi sejarah peristiwa kelam 27 Juli 1996 juga hadir dalam prosesi tabur bunga.
"Buktikan, 27 Juli tidak lupa, kita tetap menuntut supaya peristiwa 27 Juli menjadi pelanggaran HAM berat. Kita mendukung Bung Bonnie supaya tetap kuat untuk memperjuangkan 27 Juli menjadi pelanggaran HAM Berat," ungkapnya.
Ribka menekankan, tanpa Kudatuli tidak akan ada reformasi. 27 Juli 1996, kata dia menjadi tonggak awal reformasi.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah eror," ucapnya.
3. Sebut Tanpa Reformasi, Tidak Ada Anak Tukang Kayu Jadi Presiden
Ribka mengeklaim peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998.
"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi," papar dia.
Kudatuli merupakan peristiwa kelam yang menimpa PDIP, di mana, dilakukan ambil alih secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi pada 27 Juli 1996.
Ribka Tjiptaning mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. Menurut dia, dengan adanya reformasi semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," ucap Ribka.
Lebih lanjut, Ribka juga mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan. Dia menilai, masih banyak kader yang tidak tahu apa itu Kudatuli 1996.
"Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah," kata dia.
"Perjuangan PDIP masih belum selesai. Peristiwa Kudatuli harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat," terang Ribka.
4. Endus Ada Pihak Mau Bikin Suara PDIP Cuma 7 Persen di Pemilu 2029
Ribka Tjiptaning mengatakan, ada upaya untuk membuat suara partainya hanya 7 persen di pemilihan umum (Pemilu) 2029. Dia menegaskan, pihak yang menargetkan hal itu salah hitung.
"Saya dengar lho mereka menarget kita 7 persen 2029. (Mereka) salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh begitu. Semakin ditekan, semakin dia mengonsolidasi. Salah hitung mereka," kata Ribka Tjiptaning.
"Misalnya nanti kemenangannya tinggal 7 persen, mereka akan terlalu nyepelein kita. Jangan gitu lah. Sampai lah ke kuping saya," lanjutnya.
5. Tegaskan PDIP akan Melawan Jika Terus Diintimidasi
Ribka menyampaikan, apabila PDIP terus ditekan dan intimidasi, maka massanya bakal semakin kuat dan membesar. Sayangnya, Ribka enggan membeberkan siapa pihak atau kubu yang menargetkan PDIP itu.
"Lihat saja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini. Ya siapalah tanda kutip gitu," ucap dia.
Tak hanya itu, Ribka juga bicara soal Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri yang juga menjadi target, namun dibidik melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ribka menyayangkan fakta bahwa hukum masih digunakan sebagai alat untuk menyerang PDIP.
"Jadi hukum masih menjolimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikankangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega," tandas Ribka.