Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menegaskan pentingnya setiap kebijakan negara yang dirumuskan bersama pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
Hal itu ia sampaikan dalam pidato penutupan masa persidangan IV DPR RI tahun sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Advertisement
“DPR RI bersama pemerintah, dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang seperti politik hukum, pertahanan, dan anggaran, harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat,” kata Puan.
Ia menambahkan, kepentingan rakyat yang dimaksud meliputi perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan hak-hak lainnya demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan komitmen DPR RI dalam membuka ruang partisipasi publik dalam proses legislasi demi menghasilkan produk hukum yang legitimatif.
“DPR RI berkomitmen membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, sehingga produk yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat,” ungkapnya.
Capaian DPR Selama Masa Persidangan
Melalui pidatonya, Puan juga menyinggung berbagai capaian DPR RI, di antaranya penyelesaian 10 RUU tentang kabupaten/kota serta pembahasan 21 RUU lainnya yang masih dalam tahap pembicaraan tingkat I.
Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah menyelesaikan pembahasan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis DPR RI 2025–2029 untuk memperkuat fungsi dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif, akuntabel, dan modern menuju Indonesia Emas 2045.
Terkait pembahasan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Puan menyebut DPR RI telah menyepakati arah kebijakan fiskal yang fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Tema RKP 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” yang mencerminkan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025–2029.
“Pemerintah harus memperkuat efisiensi dan efektivitas belanja negara serta mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Dalam aspek pengawasan, DPR RI juga telah melakukan serangkaian rapat terkait isu-isu penting masyarakat di antaranya, akses pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, evaluasi penerima bansos terindikasi judi online, PPDB 2025, pajak perdagangan online, hingga pengawasan terhadap beras oplosan dan penyadapan aparat penegak hukum.
Selain itu, DPR juga menyoroti pentingnya pemerataan ASN di wilayah 3T, rencana penulisan ulang buku sejarah nasional, hingga penguatan kebijakan ketahanan energi, pangan, transformasi digital, pendidikan, dan infrastruktur berkelanjutan.
Masuk Masa Reses
Sebagai penutup, Puan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI selama masa persidangan. Ia mengajak seluruh anggota dewan untuk memanfaatkan masa reses sebagai momentum menyerap aspirasi masyarakat.
“Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan ucapan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat,” tutur Pua.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” imbuhnya.
Perlu diketahui, DPR RI resmi memasuki masa reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, terhitung mulai 25 Juli hingga 14 Agustus 2025.