Liputan6.com, Beijing - Saat Beijing bersiap menggelar parade militer besar-besaran pada 3 September untuk unjuk kekuatan di tengah ketegangan dengan Taiwan, riak ketidakpatuhan justru muncul dari kalangan muda Tiongkok sendiri.
Di balik gemuruh barisan tentara dan gemerlap bendera, sebuah tantangan terhadap otoritas ideologis Partai Komunis tengah berkembang—dipimpin oleh generasi digital yang semakin skeptis terhadap narasi patriotisme negara, dikutip dari laman European Times, Rabu (16/7/2025).
Advertisement
Parade yang diumumkan Kantor Informasi Dewan Negara pada 28 Juni itu dimaksudkan sebagai simbol kebangkitan kekuatan militer China. Namun hanya berselang beberapa hari, kesan kuat dan solid itu terguncang oleh laporan media pemerintah mengenai seorang pemuda dari Guilin yang dijatuhi hukuman berat karena menolak wajib militer.
Pemuda kelahiran 2004 tersebut sempat mendaftar pada Maret 2025, tetapi mengaku kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer yang keras dan berulang kali mencoba mundur. Alih-alih diberi ruang kompromi, ia justru dikeluarkan, dikenai denda lebih dari 37.000 yuan, serta dibatasi akses pekerjaan, keuangan, dan perjalanan luar negeri.
Insiden ini bukan kasus tunggal. Seorang mantan pejabat legislatif yang kini tinggal di pengasingan menyebut ada lebih dari 200 kasus serupa di Mongolia Dalam saja, belum termasuk kasus-kasus di Shandong, Hubei, dan Fujian.
Para pengamat melihat ini sebagai gejala kegelisahan yang lebih dalam—benturan antara disiplin militer yang kaku dan generasi muda yang tumbuh dalam kenyamanan, keterbukaan, dan otonomi digital.
Kekecewaan mereka bukan hanya soal tekanan fisik, melainkan juga karena ketidakpercayaan terhadap institusi. Laporan mengenai korupsi dalam tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)—mulai dari posisi yang bisa dibeli, laporan palsu, hingga jaringan kekuasaan yang kebal hukum—semakin mengikis semangat patriotik yang dulu mungkin sempat tumbuh.
Nasib para veteran pun tak kalah suram. Banyak yang kembali ke masyarakat tanpa pekerjaan tetap, merasa diabaikan, dan sulit memperjuangkan hak-haknya. Alih-alih mendapat jaminan hidup sebagai balas jasa, mereka justru menghadapi sistem yang kerap menutup mata.
Bukan Penolakan Pertama
Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Beijing mungkin bukan jumlah pembangkang, tetapi pergeseran nilai yang menyertainya. Dinas militer kini tidak lagi dianggap sebagai kewajiban patriotik, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam sistem yang tak lagi dipercaya. Istilah "kucai"—sayuran yang bisa dipotong dan tumbuh kembali, kiasan bagi rakyat yang terus dieksploitasi—semakin banyak digunakan generasi muda sebagai bentuk kritik.
Penolakan ini bukan hal baru. Sejak 2017, militer Tiongkok telah mengingatkan publik soal berbagai taktik menghindari wajib militer: dari tindik telinga, melukai diri, hingga mogok makan. Meskipun peraturan diperketat, penghindaran tetap marak, terutama di kota-kota besar dan pesisir yang menawarkan lebih banyak peluang di luar negeri.
Menanggapi gelombang ketidakpatuhan, pemerintah meluncurkan berbagai program indoktrinasi sejak usia dini—dari pendidikan militer di universitas hingga pelatihan simulasi tempur untuk anak-anak TK. Drone, pengalaman medan perang virtual, dan simbol-simbol nasionalisme menjadi sarana menanamkan loyalitas.
Secara paralel, revisi undang-undang pertahanan nasional juga tengah digodok. Bahasa yang digunakan mungkin terdengar seperti penguatan patriotisme, namun tujuannya jelas: memperketat cengkeraman ideologi pada generasi penerus.
Suara Perlawanan
Namun, di tengah propaganda dan latihan militer, suara-suara perlawanan tetap terdengar. Seorang pelapor memperingatkan, jika terjadi perang di Taiwan, para rekrutan yang dipaksa bertugas tidak akan berperang demi negara, melainkan demi menyelamatkan diri.
“Seorang tentara yang tak memiliki keyakinan tak akan menyerbu ke garis depan, ia akan mencari jalan keluar tercepat,” katanya.
Ia menyerukan kepada orang tua di seluruh Tiongkok untuk bertindak sebelum terlambat. Jangan biarkan anak-anak mereka menjadi korban ambisi politik. Ia menyarankan langkah-langkah nyata: amankan paspor, rancang jalur pelarian, dan bersiap untuk kemungkinan kelam yang bisa menanti di depan.
Menjelang parade 3 September, deru tank dan kibaran bendera akan menampilkan kekuatan negara. Tapi di balik itu semua, terlihat jelas bahwa pemerintah tengah berjuang mengatasi krisis legitimasi dari generasi yang tak lagi mudah tunduk.
Xi Jinping mungkin memimpin parade itu, tapi semangat generasi muda kini bergerak ke arah yang berbeda: ke arah kebebasan, bukan sekadar ketaatan.