Liputan6.com, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Erwan Setiawan menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci penting dalam upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Jawa Barat.
Menurut Erwan, penanggulangan TBC tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat hingga ke tingkat desa.
Advertisement
"Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor. Kehadiran langsung Kementerian Kesehatan di desa menjadi kekuatan dalam mencegah penyebaran TBC," ujar Erwan saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono dalam rangka Penguatan Implementasi Desa dan Kelurahan Siaga TBC di Kantor Desa Sukadami, Kabupaten Bekasi, Senin (14/7/2025).
Otoritasnya berkomitmen menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan TBC, salah satunya dengan mengoptimalkan peran kader pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) di tingkat desa.
Erwan menyebutkan bahwa sosialisasi yang menyasar langsung ke masyarakat desa sangat vital untuk menekan angka penularan.
"Saya mengapresiasi kehadiran Kemenkes yang memperkuat program Desa Siaga TBC di Kabupaten Bekasi. Semoga langkah ini membawa dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jabar," ucap Erwan.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa penanganan TBC membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk kader kesehatan yang ada di lapangan.
Dante menilai peran kader TBC dan Posyandu sangat penting, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi sosial dan budaya lokal, serta karakteristik penderita TBC di lingkungannya.
"Kalau kita bisa mengobati maka itu menjadi kunci keberhasilan menurunkan angka tuberkolosis. Bapak dan Ibu yang menjadi kader pasti lebih tahu spesifikasi dan muatan lokal untuk mengobati dan mencegah tbc di lingkungan sekitar," kata Dante.
Penanggulangan Terhambat
Dilansir kanal Regional, Liputan6, Dinas Kesehatan menyebutkan gegara stigma di masyarakat bahwa penyakit tuberculosis atau TBC di Provinsi Jawa Barat menjadi terhambat.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, hingga memasuki bulan Juni 2025 jumlah kasus TBC yang ditangani di 27 kabupaten dan kota mencapai 234 ribu.
"Mohon bantuan dari teman-teman semuanya karena memang kita harus meningkatkanyang memulai pengobatan dan kesembuhan. Karena masih ada masyarakat yang enggan berobat TBC karena malu, padahal sekali lagi TBC itu pengobatannya bila dilakukan secara benar tuh tuntas pengobatannya," ujar Vini saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (14/6/2025).
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, Provinsi Jawa Barat tercatat tertinggi pengidap TBC di Indonesia, dengan Kabupaten Bogor dan Cirebon sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.
Vini mengatakan jika semakin banyak kasus TBC yang terdeteksi, maka semakin besar peluang untuk pengobatan dan pencegahan.
"Alhamdulillah jumlahnya tidak melonjak seperti tahun kamarin ya. Kalau TBC memang PR (pekerjaan rumah) besar itu," kata Vini.
Vini menyebutkan agar penganan penyakit TBC tuntas, tidak hanya dilakukan secara medis. Namun harus diubah pola pikir masyarakat, dimulai dari keluarga yang ikut melakukan pendampingan jika anggota keluarganya menjadi penderita TBC.
Vini mengatakan keluarga pasien harus segera membawa anggota keluarga yang terdeteksi terjangkit TBC ke fasilitas kesehatan terdekat.
"Jangan menunggu parah, segera periksa ke fasilitas kesehatan karena pengobatan TBC gratis," sebut Vini.
14 Meninggal per Jam Akibat TBC
Dilansir kanal Health, Liputan6, Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan di Indonesia. Diperkirakan ada 1 juta kasus dan 125.000 kematian setiap tahun karena TBC.
"Setiap jam, 14 orang meninggal karena TBC di Indonesia. Kita harus bergerak bersama. Jika tidak dimulai sekarang, target eliminasi 2030 akan sulit tercapai," kata Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, dokter Ina Agustina dalam temu media Senin, 26 Maret 2025.
Bila mengacu data, penyumbang kasus TBC tertinggi di Indonesia berasal dari beberapa provinsi di Pulau Jawa serta Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan -- yang masing-masing mencatat ada lebih dari 40 ribu kasus.
Ina menyorot sial masih belum tuntasnya pengobatan pada pasien tuberkulosis di Tanah Air. Merujuk data 2024, Indonesia telah mencatatkan 889 ribu notifikasi kasus TBC. Namun, pencapaian inisiasi pengobatan TBC sensitif obat (SO) masih berada di angka 81 persen, di bawah target 90 persen.
Sementara itu, keberhasilan pengobatan TBC resisten obat (RO) baru mencapai 58 persen, jauh dari target 80 persen. Padahal untuk bisa mempercepat eliminasi kasus TBC pengobatan pasien harus sampai tuntas.
Ina mengungkapkan bahwa Indonesia terus berupaya agar TBC segera musnah dari Tanah Air. Diantaranya dengan memperkuat promosi dan pencegahan penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis ini, pemanfaatan teknologi, serta integrasi data dengan rumah sakit dan Puskesmas.
"Kami terus memperkuat penemuan kasus dengan pemanfaatan teknologi seperti X-ray portable, Tes Cepat Molekuler, dan PCR, serta memberikan insentif dan SKP bagi tenaga kesehatan yang terlibat,” kata Ina.
Inovasi lainnya mencakup e-learning TBC yang telah diakses lebih dari 491 ribu tenaga kesehatan serta penerapan sertifikat kesembuhan otomatis bagi pasien.
Dukungan Pemda Lewat Alokasi Anggaran
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Chaerul Dwi mengungkapkan bahwa komitmen pemerintah dalam menurunkan kasus TBC sebesar 50% dalam lima tahun melalui Program Quick Win.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam kebijakan penanggulangan TBC. Kami mendorong agar setiap daerah dapat menyesuaikan perencanaan dan anggarannya untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi kendala,” tegas dokter Chaerul.
Pada 2025, target nasional yang harus dicapai meliputi 90% deteksi kasus, 100% inisiasi pengobatan, serta tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80%. Pencapaian target ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus dan kematian akibat TBC secara signifikan.
“Pencegahan dan pengobatan TBC harus menjadi prioritas utama. Tanpa kebijakan yang kuat dan anggaran yang memadai, target tersebut sulit dicapai. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran yang tepat,” tambah Dr. Chaerul.
TBC Beban BPJS
Mengutip kanal News, Liputan6, Tuberculosis (TBC) menjadi salah satu penyakit yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, beban kasus TBC di Indonesia per 2024 salah satu terbesar di dunia.
Berdasarkan data Global TB Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam hal beban kasus TBC setelah India. Diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus TBC dan 125.000 kematian setiap tahun, yang berarti ada sekitar 14 kematian setiap jamnya.
Pada tahun 2024, ditemukan sekitar 885 ribu kasus TBC, dengan distribusi yang menunjukkan bahwa 496 ribu kasus terjadi pada laki-laki, 359 ribu pada perempuan, serta 135 ribu kasus pada anak-anak usia 0-14 tahun.
Melihat data tersebut, pemerintah pun mengimplementasikan strategi penanggulangan TBC yang komprehensif, mulai dari penguatan komitmen pemerintah di semua tingkatan hingga peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas.
Bahkan, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran Rp8 triliun untuk menyukseskan program penanganan TBC tersebut. Anggaran itu ditujukan untuk melakukan deteksi dini dan penemuan kasus TBC serta pengobatan hingga tuntas sebanyak 10,9 juta orang.
Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa program penanggulangan penyakit TBC dapat mengurangi beban klaim yang harus ditanggung BPJS Kesehatan.
"Klaim kepada BPJS kesehatan itu, memang lebih banyak dari penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Artinya, ada peran kuratif dan preventif yang dijalankan pemerintah," ujarnya.
“Dalam hal ini, pemerintah melakukan pendekatan ekonomi holistik, baik dari sisi hulu maupun hilirnya,” jelas Fithra.
Fithra menyebut, pemerintah sudah mendapatkan data potensi penyakit degeneratif, termasuk TBC. Ia pun menegaskan, pemerintah sudah bisa mengintervensi masalah tersebut dari hulu.
"Sehingga apa? Dia akan menjadi tetap produktif. Itu yang utamanya, dia bisa tetap bekerja dan berguna untuk keluarganya. Sehingga income-nya tidak anjlok dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat secara terukur, pasti akan terbantu dengan itu," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi G. Sadikin mengungkapkan, terdapat empat langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat agar tuberkulosis tidak terus menyebar.
"Pertama, temukan pasien. Kedua, segera minum obat. Ketiga, pengobatan harus tuntas. Keempat, beri terapi pencegahan pada orang-orang yang berkontak erat dengan pasien," ungkapnya, Rabu (11/6/2025).
Di sisi lain, Menkes Budi juga menyebut, dua orang meninggal dunia akibat tuberkulosis atau TB setiap lima menit.
"Setiap lima menit ada dua (orang) yang wafat. Kita bicara di acara ini, yang wafat karena TBC mungkin sudah 20 lebih," sebutnya.
Menkes Budi pun mengatakan, TBC merupakan penyakit menular yang sebenarnya bisa disembuhkan. Ia menekankan, kunci utama dalam pengendalian TB adalah deteksi dini dan pengobatan hingga tuntas.
“Masalahnya, selesainya (konsumsi obat) itu enam bulan. Minumnya setiap hari, pilnya banyak, lebih dari empat. Tapi kita sabar, tidak apa-apa daripada tidak sembuh,” katanya.