Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Said Abdullah, menegaskan perlunya penghapusan kompensasi energi untuk kelompok masyarakat mampu.
Menurut Said, anggaran kompensasi yang mencapai hampir Rp150 triliun seharusnya bisa dialihkan ke subsidi energi yang lebih tepat sasaran, utamanya untuk masyarakat kecil dan sektor produktif.
"Kompensasi untuk kelompok atas seharusnya sudah ditiadakan. Nilainya hampir Rp150 triliun,” tegas Said dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/7/2025).
"Harusnya ini diarahkan ke subsidi, tapi subsidi yang tepat sasaran,” imbuhnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai selama ini pemberian kompensasi justru dinikmati kelompok mampu, terutama dalam konsumsi BBM dan listrik. Ia mendorong pemerintah memperbaiki skema subsidi agar lebih berkeadilan.
Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Karena itu, menurutnya, anggaran pertahanan juga perlu ditingkatkan agar Indonesia bisa berkontribusi lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan.
“Kita ini negara non-blok, tidak ke Barat atau ke Timur. Tapi kita aktif menjaga perdamaian dunia. Seharusnya pertahanan negara kita lebih kuat dari negara lain,” ujar Said.
Peningkatan Produktivitas
Rapat Panja Banggar tersebut membahas proyeksi anggaran dalam RAPBN 2026, termasuk arah kebijakan subsidi dan kompensasi energi, serta penguatan sektor strategis seperti pertahanan dan ketahanan energi nasional.
Sejumlah prioritas dibahas, mulai dari peningkatan produktivitas dan stabilitas harga pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga kemandirian energi nasional melalui percepatan pengembangan biodiesel.
Selain itu, program perlindungan sosial juga diperluas, salah satunya dengan penambahan jumlah penerima manfaat program MBG menjadi 82,9 juta orang.
Tak hanya itu, pembahasan juga menyentuh isu pemerataan layanan kesehatan berkualitas, serta penguatan peran desa, UMKM, dan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.