Liputan6.com, Jakarta - Pengamat ekonomi politik dari ARSC, Ikhwanul Maarif, menilai keputusan Amerika Serikat untuk memberlakukan tarif resiprokal terhadap 14 negara, termasuk Indonesia, masih menyisakan ruang untuk negosiasi.
Kebijakan itu diumumkan Presiden AS Donald Trump melalui surat resmi tertanggal 7 Juli 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto, dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2025.
Advertisement
"Indonesia masih punya waktu untuk mengoptimalkan jalur negosiasi. Delegasi kita yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sejauh ini cukup menjanjikan,” kata Ikhwanul dalam keterangannya, Rabu (3/7/2025).
Menurutnya, format proposal yang diajukan pemerintah Indonesia dalam rangka menanggapi rencana tarif resiprokal AS dianggap cukup solid dan konstruktif, bahkan menjadi rujukan bagi beberapa negara ASEAN lainnya.
“Beberapa negara ASEAN dan negara lain merujuk pada pendekatan kita sebagai best practice. Indonesia telah menyiapkan nota kesepahaman (MoU) perdagangan dengan mitra-mitra AS senilai 34 miliar dolar AS yang mencakup sektor energi, pertanian, dan transportasi udara. Itu sangat luar biasa,” ujarnya.
Ikhwanul menekankan, proposal tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam membangun relasi dagang yang adil dan seimbang.
“Ini positif untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral. Baik untuk Indonesia, dan baik pula untuk AS,” imbuhnya.
Dinamika Global Belum Stabil
Lebih lanjut, Ikhwanul menilai keputusan tarif dari Presiden Trump juga dipengaruhi oleh dinamika global yang belum stabil. Termasuk kebijakan terhadap negara-negara BRICS yang dianggap mencerminkan kegamangan AS dalam membaca peta ekonomi-politik dunia saat ini.
“Artinya, ruang negosiasi antarnegara, termasuk terhadap Indonesia, masih terbuka,” kata Ikhwanul.
Terkait keterlibatan Indonesia dalam forum BRICS, Ikhwanul menilai hal itu bukan variabel utama dalam pertimbangan AS. Ia menekankan bahwa negosiasi dagang antara Indonesia dan AS telah dimulai jauh sebelum Indonesia tergabung dalam BRICS.
Ia juga mengapresiasi respons pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal melalui pendekatan diplomasi ekonomi yang tenang dan strategis.
“Pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan ketenangan dan ketangguhan dalam mengantisipasi dampak kebijakan global. Diplomasi ekonomi yang cermat, cerdas, dan solid harus tetap menjadi pendekatan utama dalam menghadapi era perang dagang ini,” tutupnya.