Liputan6.com, Semarang - Kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan umum pembangunan, tak terkecuali Kota Semarang. Dalam rapat Panitia Khusus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, tergambar jelas masalah ini mendapat perhatian lebih. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Dini Inayati, meminta agar Pemkot Semarang berani untuk memutus rantai kelam ini. “Ini bukan cuma soal angka, tapi tentang martabat hidup dan mimpi generasi muda,” katanya.
Menurutnya, pengangguran adalah luka terbuka yang harus segera diobati jika Semarang ingin berperan dalam visi Indonesia Emas 2045. Dia menilai bahwa penurunan angka pengangguran jauh lebih krusial. “Lapangan kerja yang nyata adalah denyut nadi pembangunan inklusif,” katanya.
Advertisement
Dini Inayati memberikan sorotan tajam pada target penurunan kemiskinan dalam dokumen RPJPD, yang ia anggap terlalu lembek. Sebuah angka yang kurang menantang dan seolah sekadar formalitas. Hingga 2024, ada 4,32% warga Semarang yang masih terjebak di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data BPS, angka ini menyusut rata-rata 0,25% per tahun sejak 2020. Sebenarnya Semarang pernah memangkas kemiskinan hingga 0,31% di tengah hantaman pandemi COVID-19. "Kita punya bekal untuk melompat lebih jauh. Ini soal nyali politik dan visi yang tajam,” katanya.
Menurutnya, inilah saatnya mendekonstruksi indikator yang memudahkan tercapainya target. “Dekonstruksi bukanlah penghancuran, tetapi menyingkap apa yang disembunyikan oleh wacana kosong," kata Dini menyitir ucapan Jacques Derrids.
Kesehatan, Semarang Punya Segalanya
Dini melihat ketimpangan ekonomi di Semarang berada pada level sedang. Sekitar 60% tenaga kerja kota ini bergantung pada sektor informal, rentan terhadap guncangan ekonomi. Dini mendorong pelatihan kewirausahaan yang lebih terarah untuk mengatasi pengangguran struktural, yang kini masih menyisakan 5,8% atau sekitar 47.000 warga tanpa pekerjaan tetap. “Kita butuh solusi yang menancap. Yang berfungsi menjadi akar, bukan sekadar tempelan,” katanya.
Di bidang kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang, Endah Emayanti, mengungkapkan bahwa angka kematian ibu masih tinggi, terutama pada masa nifas. “Kami sudah gencar edukasi sejak remaja, termasuk soal kesehatan reproduksi,” kata Endah.
Dini menilai langkah ini belum merata. Ia menyebut peningkatan literasi kesehatan dan peran puskesmas sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan keluarga sangat penting. "Fasilitas kesehatan bukan hanya untuk skrining, tetapi harus jadi pusat edukasi menyeluruh,” katanya.
Hal yang tak kalah penting adalah mencegah penyakit tidak menular dan menangani kekerasan berbasis gender, yang menurutnya berakar dari lemahnya edukasi dan kualitas keluarga. “Semarang punya segalanya untuk melesat. Tapi, tanpa strategi yang inklusif dan berani, kita hanya akan berputar di tempat," kata Dini Inayati.