Liputan6.com, Pangkep - Aroma korupsi di balik pengadaan jasa kebersihan Sekretariat DPRD Pangkep kian menyengat. Inspektorat Kabupaten Pangkep, Sulsel memastikan proses audit investigasi tengah berlangsung atas proyek outsourcing yang dibiayai APBD Pangkep 2023-2024.
“Ya, ada permintaan audit investigasi untuk jasa outsourcing di DPRD,” ujar Kepala Inspektorat Pangkep Bachtiar lewat sambungan telepon, Jumat (4/7/2025).
Advertisement
Meski demikian, Ia menolak membeberkan tahapan audit dengan alasan permintaan resmi datang dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polres Pangkep.
“Maaf, kami tidak menyampaikan tahapan audit ke pihak lain selain APH,” tegasnya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pangkep AKP Saleh membenarkan penyelidikan dugaan korupsi tersebut. “Sejauh ini sekitar 15 saksi telah kami periksa,” jelasnya, Kamis 3 Juli 2025
Saleh menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil audit Inspektorat sebagai landasan melangkah ke tahap penyidikan.
Simak Video Pilihan Ini:
Gerak Polisi Lebih Progresif
Ketua Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, mendesak polisi bergerak lebih progresif.
“Kami mendukung penuh agar kasus ini dibongkar secara terang benderang. Vendor, pimpinan DPRD, Sekwan, sampai oknum penikmat proyek harus diperiksa,” ujarnya.
ACC Sulawesi mencatat pengadaan jasa kebersihan DPRD Pangkep dua tahun berturut-turut dilakukan lewat skema e-purchasing. Tahun 2023 senilai Rp576 juta digarap CV CM, sedangkan 2024 melonjak menjadi Rp729,2 juta dan dikerjakan CV SJ.
Pembayaran dilakukan bulanan, bukan sekaligus seperti lazimnya proyek tahunan. Ini celah yang dinilai membuka ruang “main mata” antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia.
“E-purchasing tanpa pengawasan ketat rawan kolusi dan nepotisme. Kami mencium indikasi proyek titipan oknum berpengaruh di DPRD,” beber Kadir.
Ia juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit investigatif independen agar hasilnya tak terbantahkan.