Liputan6.com, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Kawasan Tanpa Rokok (Pansus KTR) DPRD Jakarta Farah Savira menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) KTR akan tegas, tetapi tidak mematikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Hal itu sesuai pesan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
"Pesan dari pak gubernur yang pertama, jika memungkinkan jual-beli produk rokok oleh pelaku UMKM, jangan mematikan UMKM di Jakarta," kata Farah di Jakarta, Kamis.
Advertisement
Ia mengungkapkan, gubernur memberi arahan agar pengaturan terhadap pelaku UMKM tidak terlalu ketat.
Namun pada saat yang sama, Farah menegaskan bahwa pengawasan terhadap kawasan larangan merokok di Jakarta tetap harus diperketat, terutama untuk ruang-ruang tertutup atau indoor.
"Kawasan tanpa rokok harus ditegakkan secara tegas. Termasuk pengaturan kawasan dan ruang-ruang 'indoor' yang memang dilarang keras untuk aktivitas merokok," katanya, seperti fikutip dari Antara.
AMTI Tak Setuju Isi Raperda KTR Usulan Pemprov Jakarta
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pertembakauan Indonesia (AMTI) bersama perwakilan pedagang kecil menyampaikan aspirasi kepada Ketua Pansus Ranperda KTR DPRD Jakarta agar peraturan daerah itu tidak membebani pedagang kecil.
Ketua Umum AMTI I Ketut Budhyman mengatakan, pihaknya setuju dengan peraturan terkait perilaku merokok, tetapi bukan pelarangan total bagi ekosistem pertembakauan.
"Jika pelarangan ini tetap menjadi usulan Pemprov DKI Jakarta maka hari ini dapat kami sampaikan bahwa kami tidak setuju dengan Ranperda KTR usulan Pemprov DKI Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu (11/5/2025), .
Budhyman memaparkan terdapat beberapa pasal dalam Ranperda KTR yang berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi, utamanya di tingkatan pedagang tradisional, warung kelontong, peritel modern perhotelan, kafe, restoran hingga industri kreatif.
Hal ini, kata dia, berakibat kepada berkurangnya serapan tenaga kerja serta meningkatkan ancaman rokok ilegal.