Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasannya mengeluarkan kebijakan satu kelas di sekolah maksimal 50 siswa. Menurut Dedi, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat putus sekolah yang cukup tinggi.
"Jawa Barat merupakan provinsi dengan angka putus sekolah yang sangat tinggi, sehingga kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk menerima siswa maksimal 50 orang," ucap Dedi dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Kamis, 3 Juli 2025.
Advertisement
Dengan adanya kebijakan tersebut, mantan Bupati Purwakarta ini berharap angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan. Sebab, pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat.
"Kalau jumlah pendaftarnya sangat tinggi dan kemudian siswanya sekolah ke sekolah lain itu jaraknya jauh, ongkosnya mahal, maka sekolah negeri harus mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah," pungkasnya.
Adapun sekolah yang wajib menerima siswa tersebut, kata Dedi, merupakan sekolah tingkat SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.
"Sekolah negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMK negeri, yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tutur dia.
Di sisi lain, Dedi menilai kebijakan tersebut perlu diterapkan ketimbang membiarkan anak-anak usia sekolah tak mengenyenam pendidikan sama sekali.
"Semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jawa Barat untuk tidak putus sekolah, lebih baik bersekolah walaupun sederhana dibanding tidak sekolah sama sekali," tandasnya.
Berlaku Sementara
Sebelumnya, Dedi menegaskan bahwa kebijakan jumlah siswa maksimal 50 orang per kelas merupakan kebijakan sementara. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membangun ruang kelas baru untuk menampung seluruh siswa.
"Nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini bisa menurunkan kembali jumlah siswanya," ucap Dedi.
"Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah akhirnya menerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35," sambungnya.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut bersifat darurat, dan untuk mencegah anak-anak di Jawa Barat putus sekolah.
"Ini darurat, karena daripada rakyat tidak sekolah lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, walaupun sekolahnya sederhana," tutur dia.
Penulis: Arby Salim