Liputan6.com, Jakarta: DPR diharapkan segera mengamendemen Undang-undang Praktik Pencucian Uang. Alasannya, jika hingga bulan depan amendemen tersebut belum selesai, perbankan Indonesia akan mendapat sanksi dikucilkan dari jaringan keuangan dunia. Ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein di Jakarta, baru-baru ini.
Dari 24 poin yang direkomendasikan untuk diperbaiki, menurut Yunus, setidaknya ada lima yang direkomendasikan untuk segera diamendemen [baca: UU Anti-Money Laundering Dinilai Perlu Diamendemen]. Kelima hal itu antara lain soal nilai uang minimal Rp 500 juta untuk bisa dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang. Di sisi lain, Yunus juga mengusulkan DPR memasukkan perjudian yang belum diakomodasi dalam UU anti-money laundering. Padahal perjudian adalah kejahatan yang diatur UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.
Financial Action Task Force atau lembaga internasional yang bertugas mengawasi lalu lintas uang haram dunia memberi batas waktu kepada Indonesia hingga September untuk mangamendemen UU Pencucian Uang. Bila hal itu tak dilakukan, Indonesia akan terkena sanksi, meski belum diketahui apa sangsi tersebut. Pengamat ekonomi Faisal Basri menduga hal paling buruk dari sanksi tersebut adalah perbankan Indonesia tak dapat melakukan korespondensi dengan perbankan dunia [baca: Perbaikan UU Pencucian Uang Terhambat Masa Reses].(PIN/Abbas Yahya dan Agus Kusno)
Dari 24 poin yang direkomendasikan untuk diperbaiki, menurut Yunus, setidaknya ada lima yang direkomendasikan untuk segera diamendemen [baca: UU Anti-Money Laundering Dinilai Perlu Diamendemen]. Kelima hal itu antara lain soal nilai uang minimal Rp 500 juta untuk bisa dikategorikan sebagai kejahatan pencucian uang. Di sisi lain, Yunus juga mengusulkan DPR memasukkan perjudian yang belum diakomodasi dalam UU anti-money laundering. Padahal perjudian adalah kejahatan yang diatur UU No. 7/1974 tentang Penertiban Perjudian.
Financial Action Task Force atau lembaga internasional yang bertugas mengawasi lalu lintas uang haram dunia memberi batas waktu kepada Indonesia hingga September untuk mangamendemen UU Pencucian Uang. Bila hal itu tak dilakukan, Indonesia akan terkena sanksi, meski belum diketahui apa sangsi tersebut. Pengamat ekonomi Faisal Basri menduga hal paling buruk dari sanksi tersebut adalah perbankan Indonesia tak dapat melakukan korespondensi dengan perbankan dunia [baca: Perbaikan UU Pencucian Uang Terhambat Masa Reses].(PIN/Abbas Yahya dan Agus Kusno)