Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas vonis majelis hakim terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
“Kenapa kami banding? Karena pertimbangan barang bukti yang mengarah itu dikembalikan senilai Rp8 miliar. Kami tidak sepaham dengan itu,” kata Direktur Penuntutan (Dirtut) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Sutikno saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/5/2025), seperti dilansir dari Antara.
Advertisement
Sebagai informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025), menyatakan Zarof terbukti melakukan pemufakatan jahat berupa suap dalam penanganan perkara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur. Selain itu, Zarof Ricar juga terbukti menerima gratifikasi.
Majelis hakim pun memutuskan bahwa uang Rp915 miliar dan emas 51 kilogram yang disita dari Zarof, dirampas untuk negara.
Lebih lanjut, Ketua Majelis Hakim Rosihan Juhriah Rangkuti mengatakan bahwa harta kekayaan Zarof yang sah berdasarkan laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak tahun 2023 adalah sejumlah Rp8,8 miliar.
Bukan Berat-Ringan Vonis
“Berdasarkan laporan SPT harta kekayaan terdakwa sebesar Rp8.819.909.790,00 dianggap sebagai harta yang sah sehingga harus dikembalikan,” kata Rosihan.
Atas putusan hakim tersebut, Dirtut Sutikno menilai bahwa SPT pajak Rp8,8 miliar tersebut didasarkan dari rekening bank sehingga tidak bisa diambil dari uang Rp915 miliar yang disita dari kediaman Zarof.
“SPT pajak itu, ‘kan, otomatis terhadap uang yang ada di rekening. Sementara uang yang disita itu bukan uang di rekening. Berarti, 'kan, tidak ada hubungannya dengan uang yang di rekening,” katanya.
Atas alasan tersebut, JPU pun mengajukan banding. “Sebenarnya kami banding karena itu. Bukan karena berat-ringan vonis,” ujarnya.
Adapun sebelumnya JPU menuntut agar Zarof Ricar dikenakan pidana tambahan berupa perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, antara lain uang pecahan rupiah, dolar Singapura, hingga dolar Hong Kong.