Liputan6.com, New Delhi - Lanskap politik Pakistan saat ini tengah bergerak dalam medan yang kompleks, diwarnai oleh ketegangan geopolitik kawasan, krisis ekonomi, dan ambisi digital yang tak biasa. Di balik wajah-wajah sipil pemerintahan seperti Perdana Menteri Shehbaz Sharif hingga Menteri Luar Negeri Ishaq Dar, pengamat menilai ada satu aktor utama yang mengendalikan arah negara: militer Pakistan.
Menurut Dr. Shujaat Ali Quadri, pengamat dan aktivis asal India, para pejabat sipil di Pakistan sejatinya lebih banyak berperan sebagai simbol diplomatik, sementara keputusan strategis—terutama dalam kebijakan luar negeri—masih berada dalam kendali militer. Pola ini, menurut Quadri, tampak jelas dalam bagaimana Pakistan menyikapi eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
Advertisement
Retorika Solidaritas yang Tak Dibuktikan Tindakan
Ketika Iran bersitegang dengan Israel, Pakistan dengan cepat menyatakan dukungan moral kepada Teheran. Solidaritasnya mengikuti gaya retorika yang mirip dengan pendekatan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Namun, dukungan Pakistan hanya terbatas pada kata-kata. Tak ada keterlibatan militer atau aksi nyata sebagai bentuk dukungan strategis terhadap Iran, dikutip dari laman Khaama News, Selasa (24/6/2025).
Sikap hati-hati ini, menurut Quadri, mencerminkan kehati-hatian militer Pakistan yang tak ingin terseret lebih dalam dalam konflik Timur Tengah. Ketegangan di kawasan, jika tak dikalkulasi dengan cermat, dapat menyeret Pakistan ke dalam pusaran geopolitik yang merugikan stabilitas domestiknya sendiri.
Salah satu momen kunci dalam dinamika ini adalah kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Syed Asim Munir, ke Amerika Serikat. Dalam lawatan tersebut, Munir bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk mantan Presiden Donald Trump. Momen ini memunculkan spekulasi bahwa Pakistan mungkin bersiap mempererat hubungan strategis dengan AS—bahkan, sebagian pengamat melihatnya sebagai langkah mendekatkan diri dengan poros AS-Israel di kawasan.
Kunjungan Munir juga memunculkan perbandingan dengan era Perang Dingin, ketika pemimpin-pemimpin militer Afghanistan secara diam-diam berkoordinasi dengan Washington. Meski menimbulkan reaksi keras dari sebagian diaspora Pakistan yang menentang dominasi militer dalam politik, pertemuan itu ditegaskan oleh AS sebagai wujud pentingnya peran Pakistan dalam keamanan Asia Selatan dan stabilitas di perbatasan Afghanistan.
Bertaruh pada Kripto di Tengah Krisis
Di saat yang sama, Pakistan tengah dilanda krisis ekonomi berkepanjangan. Utang yang menggunung kepada Tiongkok dan IMF, disertai dengan lemahnya pertumbuhan ekonomi, membuat Islamabad mencari alternatif. Salah satu langkah paling ambisius datang dari sektor yang tidak lazim: mata uang digital.
Melalui Dewan Kripto yang dipimpin penasihat PM, Bilal Bin Saqib, Pakistan mulai mengeksplorasi potensi blockchain dan penambangan kripto. Dengan memanfaatkan surplus energi dari pembangkit batu bara, proyek ini diklaim tidak menggunakan dana publik. Bahkan, pemerintah berencana merilis dompet Bitcoin nasional sebagai bagian dari cadangan aset digital negara, mengikuti jejak negara bagian Texas, AS.
Saqib, yang dijuluki sebagai “tsar kripto” Pakistan, tengah memimpin upaya menarik perusahaan teknologi global masuk ke pasar domestik. Inisiatif ini digadang-gadang sebagai titik awal reformasi ekonomi berbasis digital di Pakistan.
Tantangan dari Konservatisme Domestik
Namun, ambisi tersebut menghadapi hambatan serius dari dalam negeri. Sejumlah ulama konservatif menentang keras kehadiran kripto, bahkan menyebutnya sebagai bagian dari “konspirasi Zionis global”. Mereka mengeluarkan fatwa yang melarang umat Muslim terlibat dalam perdagangan mata uang digital.
Ketegangan antara visi ekonomi progresif dan pandangan keagamaan yang konservatif memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi reformasi digital yang hendak dibangun. Pemerintah kini harus berhitung cermat agar tidak kehilangan dukungan dari dua sisi: rakyat yang haus perubahan, dan kelompok agama yang merasa terancam.
Persimpangan Strategis
Di persimpangan inilah Pakistan berdiri hari ini. Di satu sisi, negara ini berupaya memainkan peran strategis dalam konflik kawasan dengan berhati-hati, menjaga relasi dengan Iran, AS, dan sekutu lainnya. Di sisi lain, pemerintah tengah bertaruh besar pada masa depan digital, mencoba melompat ke era baru ekonomi di tengah krisis yang menjerat.
Pertanyaannya kini: apakah Pakistan mampu menjaga keseimbangan antara idealisme solidaritas Islam, kebutuhan ekonomi digital, dan tekanan geopolitik? Atau justru akan kembali terseret dalam tarik-menarik kekuasaan militer dan stagnasi domestik?
Jawabannya, menurut Quadri, akan sangat menentukan wajah Pakistan di masa depan—apakah sebagai kekuatan baru yang adaptif dan modern, atau sekadar pion dalam permainan besar kekuatan global.