Liputan6.com, London - Pada 23 Juni 2016, rakyat Inggris menuju tempat pemungutan suara untuk menjawab satu pertanyaan sederhana namun bersejarah: "Apakah Inggris harus tetap menjadi anggota Uni Eropa atau keluar darinya?"
Mengutip laman Britannica, Senin (23/6/2025), referendum ini tidak hanya menentukan masa depan Inggris di Eropa, tetapi juga memicu gejolak politik dan ekonomi di kancah global.
Advertisement
Dikenal luas sebagai Brexit—singkatan dari British Exit—referendum ini menjadi momen paling dramatis dalam hubungan Inggris dan Uni Eropa sejak bergabungnya negara itu dalam European Economic Community pada 1973.
Sejak saat itu, hubungan keduanya terus berkembang, tetapi juga dipenuhi ketegangan, terutama soal imigrasi, kedaulatan nasional, dan beban finansial keuangan Eropa.
Sejak awal 2010-an, tekanan dari kelompok euroskeptis dalam Partai Konservatif dan meningkatnya pengaruh UK Independence Party (UKIP) membuat Perdana Menteri saat itu, David Cameron, berjanji mengadakan referendum nasional.
Ketegangan politik ini semakin memuncak dengan krisis migran di Eropa pada 2015 dan kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya arus pekerja dari negara-negara anggota UE, seperti Polandia.
Banyak warga Inggris merasa bahwa keanggotaan di Uni Eropa membuat negara mereka kehilangan kendali atas perbatasan, hukum, dan kebijakan fiskal. Sementara itu, para pendukung UE menekankan pentingnya akses ke pasar tunggal, stabilitas politik, dan posisi strategis Inggris di panggung internasional.
Masyarakat Inggris Terbagi Jadi 2 Kubu
Kubu Remain dipimpin oleh David Cameron dan kampanye Britain Stronger in Europe, yang menekankan manfaat ekonomi dan geopolitik dari tetap berada di UE.
Dukungan datang dari tokoh-tokoh seperti Presiden AS Barack Obama, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan aktor Benedict Cumberbatch.
Kubu Leave, yang dipimpin oleh mantan wali kota London Boris Johnson, mengusung narasi tentang pengembalian kedaulatan nasional dan kebebasan untuk mengatur kebijakan imigrasi dan perdagangan sendiri.
Tokoh-tokoh seperti Donald Trump, Sir Michael Caine, dan mantan menteri luar negeri Lord David Owen mendukung opsi ini.
Sebelum referendum, David Cameron mencoba meredakan ketegangan domestik dengan merundingkan sejumlah konsesi khusus dari Uni Eropa, termasuk hak untuk membatasi tunjangan sosial bagi imigran dan pengecualian dari prinsip "ever-closer union."
Meskipun berhasil memperoleh sebagian besar tuntutannya dalam pertemuan puncak di Brussel pada Februari 2016, langkah ini tidak cukup untuk meredam semangat keluar dari Uni Eropa yang terus menguat.
Referendum ini adalah yang pertama sejak 1975—saat rakyat Inggris sebelumnya memilih untuk tetap dalam komunitas ekonomi Eropa. Namun kali ini, taruhannya jauh lebih besar.