Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memproses lebih lanjut rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) mengenai pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor benang filamen sintetis tertentu asal China. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) bersikukuh meminta agar BMAD terus dilakukan.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Fernando menyatakan bahwa suara APSyFI tersebut hanya mewakili beberapa perusahaan saja dan tidak bisa menjadi acuan untuk industri TPT nasional. "Mereka (APSyFI) hanya mengawakili industri yang padat modal saja dan tidak padat karya, sedangkan kita berbicara Industri TPT nasional yang mewakili industri padat karya dan mempunyai jumlah karyawan yang sangat banyak," jelasnya.
Advertisement
Dirinya menambahkan, padahal sudah dikatakan Menteri Perdagangan bahwa pasokan benang filamen sintetis tertentu ke pasar domestik yang masih terbatas dikarenakan kapasitas produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar produsen benang filamen sintetis tertentu justru memproduksi untuk pemakaian sendiri.
Menurutnya, dengan tidak dilanjutkan proses BMAD untuk benang filamen sintetis tertentu ini membuktikan dukungan pemerintah terhadap industri TPT di Tanah Air agar mampu berkembang dan bangkit dari keterpurukan. "Coba bayangkan jika BMAD ini dilakukan, berapa banyak industri TPT yang akan mengalami kebangkrutan karena harga bahan bakunya naik, dan perushaan akan stop produksi serta berapa banyak nasib karyawannya yang akan kena PHK masal," ujarnya.