Liputan6.com, Jakarta Bintang atau selebriti TikTok Khaby Lame memutuskan untuk meninggalkan Amerika Serikat secara sukarela. Sebelumnya, ia sempat ditahan oleh pihak U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) alias pihak imigrasi Amerika Serikat. Seorang juru bicara ICE, mengungkapkan bahwa Khaby yang merupakan warga negara Italia kelahiran Senegal, ditahan pada 6 Juni 2025 lalu di Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas, Nevada.
Penahanan itu dilakukan karena pelanggaran imigrasi setelah Khaby masuk ke AS pada 30 April 2025 dan melebihi masa tinggal visanya. Khaby Lame yang memiliki nama lengkap Seringe Khabane Lame, akhirnya diberikan izin untuk meninggalkan negara itu secara sukarela dan kini telah kembali ke luar AS.
Advertisement
“U.S. Immigration and Customs Enforcement menahan Seringe Khabane Lame, 25 tahun, warga negara Italia, pada 6 Juni di Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas, Nevada, karena pelanggaran imigrasi. Lame masuk ke Amerika Serikat pada 30 April dan melebihi masa tinggal visanya. Lame diberikan izin keberangkatan sukarela pada 6 Juni dan sejak itu telah meninggalkan AS,” demikian bunyi pernyataan ICE, mengutip dari Daily Mail.
Penahanan Khaby pertama kali diungkap oleh influencer konservatif Bo Loudon, yang mengaku melaporkan sang bintang TikTok pada 6 Juni 2025. Loudon bahkan mengunggah tangkapan layar yang diduga berasal dari situs ICE dan menunjukkan bahwa Khaby berada di Henderson Detention Center di Nevada. Namun, nama Khaby saat ini tidak tercantum di basis data tahanan ICE.
Tetap Aktif di Media Sosial
Meski sempat ditahan, Khaby tetap aktif di media sosial. Pada 7 Juni 2025, ia mengunggah foto yang tampak diambil di Venice Beach di Instagram Stories-nya. Selain itu, sebuah video juga muncul di akun TikTok miliknya (@khaby.lame), di mana keterangan aplikasi TikTok menyebut video itu diunggah “satu hari yang lalu.”
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang telah menjalankan janji kampanyenya untuk memperketat kontrol imigrasi dan melakukan deportasi massal sejak kembali menjabat pada Januari 2025 lalu. Beberapa aspek kebijakan ini bahkan telah digugat di pengadilan AS.