Liputan6.com, Jakarta Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Ibadah Haji 2025. Ia menilai pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya.
"Alhamdulillah, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dilihat dari segi fasilitas yang disiapkan oleh Saudi Arabia, termasuk kemah dan juga air. Lalu, jumlah kematian berkurang karena bertambah rumah sakit dan klinik-klinik di beberapa tempat," kata dia dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2025).
Advertisement
Nasaruddin sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu para jemaah haji Indonesia, baik dari Kementerian Agama, BP Haji, sampai Kementerian Kesehatan.
Ia mengapresiasi kepada Tim Pengawas Haji dari DPR, yang memberikan banyak masukan, di mana pihaknya sudah melakukan simulasi terhadap apa yang dikhawatirkan oleh para anggota DPR.
Anggota Timwas Haji DPR Kecewa
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Lalu Hadrian Irfani menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025 yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan paparan resmi pemerintah, khususnya Kementerian Agama.
"Pertama, tentu kami sangat menyayangkan. Manajemen pelaksanaan haji yang sebelumnya sudah disampaikan secara meyakinkan oleh Menteri Agama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).
Anggota Tim Pengawas atau Timwas Haji DPR ini menjelaskan, beberapa hari sebelum wukuf di Arafah, pihaknya mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam forum itu, pemerintah memaparkan kesiapan layanan haji secara rinci.
Jemaah Banyak yang Terlantar
Namun, saat pelaksanaan, banyak jemaah yang terlantar karena keterlambatan bus dan tidak mendapatkan tenda di Arafah.
"Kami sebenarnya berharap ini menjadi pelaksanaan haji yang lebih baik, apalagi ini haji terakhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi kenyataannya justru sebaliknya," klaim Lalu.
Menurut dia, masalah tidak hanya berasal dari sisi pemerintah Indonesia, namun juga dari kebijakan baru otoritas Arab Saudi.