Liputan6.com, Beijing - Pemerintah Tiongkok menuduh tokoh Amerika Serikat, Pete Hegseth, mencoba memecah belah kawasan Asia Pasifik setelah ia menyampaikan pidato kontroversial dalam forum pertahanan internasional di Singapura.
Dalam pidatonya, Hegseth menyebut Tiongkok sebagai ancaman serius yang bisa terjadi “dalam waktu dekat”.
Advertisement
Pada Sabtu lalu, dalam forum Shangri-La Dialogue, Hegseth menyatakan bahwa Tiongkok "secara kredibel tengah mempersiapkan penggunaan kekuatan militer" untuk mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik, dan tengah "berlatih sungguhan" untuk skenario invasi ke Taiwan.
“Tidak ada gunanya menutup-nutupi. Ancaman yang ditimbulkan Tiongkok itu nyata, dan bisa jadi sudah di depan mata,” ujarnya. Ia juga menyerukan agar negara-negara Asia meningkatkan anggaran pertahanan mereka.
Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi keras dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Minggu. Mereka menyebut pidato itu "penuh provokasi dan bertujuan untuk memecah belah."
“Hegseth dengan sengaja mengabaikan keinginan negara-negara kawasan yang mendambakan perdamaian dan pembangunan. Sebaliknya, ia malah menggaungkan semangat Perang Dingin dan membesar-besarkan konfrontasi blok,” tulis pernyataan resmi mereka. Tiongkok juga menuduh Hegseth menyebarkan fitnah dengan menyebut Beijing sebagai ancaman.
Kementerian itu bahkan membalikkan tuduhan Hegseth, dengan menyatakan bahwa satu-satunya negara yang pantas disebut sebagai kekuatan hegemonik adalah Amerika Serikat sendiri. “Amerika adalah faktor utama yang merusak perdamaian dan stabilitas di Asia-Pasifik,” lanjut pernyataan tersebut.
Tiongkok juga memperingatkan bahwa Hegseth tengah “bermain api” dalam menyentuh isu Taiwan. Pemerintah Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan bersikeras bahwa pulau itu dijalankan secara ilegal oleh kelompok separatis. Namun pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis, beserta mayoritas warganya, menolak gagasan berada di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok.
Menanggapi polemik ini, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles justru membela Hegseth. Ia mengatakan bahwa Tiongkok selama ini telah menunjukkan peningkatan militer terbesar secara konvensional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini, menurutnya, menjadi bagian dari kompleksitas lanskap strategis yang kini dihadapi negara-negara di kawasan dan di seluruh dunia.
Marles juga menegaskan bahwa Australia telah lama bekerja sama dengan mitra regional seperti AS dan Filipina untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, termasuk hak kebebasan navigasi sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut — meski Amerika Serikat sendiri bukan pihak dalam konvensi tersebut.
Forum Tahunan di Singapura
Shangri-La Dialogue merupakan forum tahunan yang mempertemukan para pemimpin, menteri pertahanan, dan petinggi militer dari berbagai negara selama tiga hari diskusi dan pertemuan bilateral. Forum ini kerap menjadi ajang adu argumen antara AS dan Tiongkok, meski tak jarang pula menjadi ruang diplomasi penting.
Namun tahun ini, delegasi Tiongkok hanya diwakili oleh Wakil Presiden Universitas Pertahanan Nasional PLA, Laksamana Muda Hu Gangfeng. Dalam sesi diskusi Sabtu sore, Hu menuduh sejumlah pembicara “memprovokasi, memecah belah, dan mendorong konfrontasi di kawasan” lewat kritik terhadap Tiongkok.
Ia mengklaim bahwa situasi maritim di kawasan sebenarnya “relatif stabil”, meski diwarnai tantangan berat. Hu menuding beberapa negara tidak disebutkan namanya telah meningkatkan kehadiran militer dan melanggar kedaulatan negara lain atas nama kebebasan navigasi, serta mendukung kelompok separatis Taiwan.
Tiongkok sendiri mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang tumpang tindih dengan klaim dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Beijing menolak putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag yang menyatakan klaim tersebut tidak sah.
Menanggapi minimnya kehadiran Tiongkok tahun ini, Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing menyatakan pentingnya komunikasi yang jujur antara Tiongkok dan dunia. Ia mendorong Beijing untuk memanfaatkan berbagai forum yang tersedia untuk menyampaikan pandangannya.
“Terlepas dari kehadiran mereka di forum ini, kita semua punya tanggung jawab untuk menjangkau Tiongkok dalam berbagai wadah. Kita harus mencegah terjadinya salah paham, salah kalkulasi, atau bahkan salah tafsir posisi satu sama lain. Itu sangat berbahaya,” ujarnya.