Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan banding federal pada Kamis, 29 Mei 2025 mengabulkan permintaan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menghentikan sementara putusan pengadilan yang lebih rendah yang membatalkan sebagian besar tarif Trump.
Mengutip CNBC, pemerintah Trump sebelumnya telah memberi tahu Pengadilan Banding Amerika Serikat (AS) atau pengadilan banding AS untuk federal circuit kalau mereka akan meminta “keringanan darurat” dari Mahkamah Agung secepatnya pada Jumat jika putusan tarif tidak segera ditangguhkan.
Advertisement
"Putusan yang dikeluarkan Rabu malam oleh Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat (AS) ditangguhkan sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut, sementara pengadilan ini mempertimbangkan berkas-berkas mosi,” demikian disampaikan pengadilan banding.
Penghentian sementara ini memberi pemerintahan Trump ruang bernafas saat bersiap untuk berargumen kalau putusan pengadilan perdagangan harus dihentikan selama proses banding.
Pejabat Trump menegaskan kalau mereka memiliki pilihan lain untuk mengenakan tarif, bahkan jika pilihan tersebut tidak menang dalam kasus tersebut.
"Bahkan jika kami kalah, kami akan melakukannya dengan cara lain," ujar penasihat perdagangan Trump, Peter Navarro di Gedung Putih.
Pengadilan banding memberi penggugat, sebuah kelompok yang mencakup jaksa agung negara bagian dan segelintir bisnis domestik, waktu satu minggu untuk menanggapi permintaan pemerintah untuk penangguhan sambil menunggu banding. AS akan dapat membalas tanggapan tersebut paling lambat 9 Juni.
Pemblokiran Nasional
"Ini hanyalah langkah prosedural karena pengadilan mempertimbangkan permintana pemerintah untuk penangguhan lebih lama sambil menunggu banding,” ujar Pengacara Jeffrey Schwab.
“Kami yakin Pengadilan Federal pada akhirnya akan menolah mosi pemerintah segera setelah itu, mengakui kerugian yang tidak dapat diperbaiki yang ditimbulkan tarif ini pada klien kami,” ia menambahkan.
Panel pengadilan perdagangan yang terdiri dari tiga hakim, yang mencakup seorang yang ditunjuk Trump telah membatalkan semua tarif "timbal balik" Trump dan bea lainnya.
Para hakim menemukan undang-undang era 1970-an yang Trump terapkan untuk memberlakukan tarif tersebut, Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, tidak "memberikan kewenangan yang tidak terbatas" kepada presiden.
Pemblokiran nasional dan permanen yang mereka terapkan mencakup semua tarif pembalasan yang dikeluarkan Trump pada awal April sebagai bagian dari rencana "hari pembebasan"-nya yang menyeluruh untuk membentuk kembali perdagangan internasional dengan seluruh dunia.
Putusan itu juga melarang pemerintah untuk membuat modifikasi apa pun di masa mendatang terhadap tarif yang dimaksud. Pengadilan memberi waktu 10 hari kepada pemerintah untuk membuat perubahan yang diperlukan guna melaksanakan perintah tersebut.
Pemerintah AS Ajukan Banding Setelah Putusan Pengadilan Perdagangan
Pemerintah mengajukan pemberitahuan banding tak lama setelah putusan dijatuhkan. Pemerintah meminta pengadilan perdagangan untuk menghentikan penegakan putusannya sementara proses banding berlangsung, sambil juga mencari "setidaknya keringanan sementara" dari pengadilan banding federal.
Pada saat yang sama, pemerintahan Trump mengarahkan rentetan kritik kepada para hakim pengadilan perdagangan, menuduh mereka bias dan menyalahgunakan kekuasaan mereka.
"Mahkamah Agung harus mengakhiri ini," kata sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis sore.
"Para hakim ini mengancam akan merusak kredibilitas Amerika Serikat di panggung dunia."
"Kita hidup di bawah tirani peradilan," tulis wakil kepala staf Gedung Putih Stephen Miller pada Kamis pagi sebagai tanggapan atas putusan tersebut, yang menegaskan klaim awalnya bahwa "kudeta peradilan tidak terkendali."