Liputan6.com, Riau Anggota Komisi IX DPR RI Sahidin menyebutkan program makan bergizi gratis (MBG) memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.
Ia menyebutkan, para pelaku UMKM hingga petani dilibatkan dalam mengawal asupan gizi kepada anak hingga ibu hamil khususnya di Kampar Riau.
Advertisement
“Ini bukan sekadar program makan gratis. Ini adalah langkah strategis pemerintah dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Efek positifnya juga terasa dalam ekonomi lokal UMKM ikut bergerak, petani lokal mendapatkan pasar, dan desa semakin mandiri,” tutur Sahidin saat sosialisasi MBG di Riau, Minggu (25/5/2025).
Ia mengklaim program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan mendorong tercapainya Generasi Emas Indonesia 2045.
Sahidin dalam kesempatannya menegaskan bahwa MBG harus didukung seluruh elemen masyarakat. Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana juga menjelaskan bahwa badan gizi nasional (BGN) akan bertanggung jawab dalam penyiapan sistem dan standar gizi termasuk pembentukan SPPG, pelatihan tenaga kerja, hingga proses distribusi makanan bergizi yang sesuai standar nasional.
“SPPG adalah ujung tombak keberhasilan program ini. Tenaga yang dilatih tidak hanya memahami aspek gizi, tapi juga tata kelola distribusi dan pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” jelas Ade Tias.
Sementara itu, Kepala Desa Salo, Ihfasni Arham, menyampaikan dukungannya terhadap program MBG untuk menekan kasus stunting yang masih menjadi permasalahan yang harus dibenahi di Kabupaten Kampar.
Stunting Tinggi
Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di beberapa wilayah desa masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yakni 20 persen.
Program MBG diharapkan mampu menjawab tantangan ini bukan hanya melalui pemberian makanan gratis, tetapi juga lewat edukasi gizi dan penguatan peran masyarakat.
“Program ini juga didukung oleh kader Posyandu dan sejalan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 2045. Fokus kami ada pada pemanfaatan pangan lokal serta kolaborasi dengan Bumdes dan koperasi desa seperti Program Merah Putih,” ujar Ihsafni.
Namun, Ihsani juga menggarisbawahi mengenai tantangan yang terjadi di lapangan dalam menjalankan program MBG, yakni belum tersedianya Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) sebagai penggerak utama distribusi dan eksekusi program.
Dengan adanya sosialisasi ini, Desa Salo menjadi salah satu wilayah percontohan yang siap melangkah maju dalam pelaksanaan program MBG. Diharapkan, model kolaboratif seperti ini bisa direplikasi ke daerah lain demi mempercepat upaya penurunan stunting dan penguatan ketahanan pangan lokal.