Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/5/2025). Dalam kesempatan tersebut, Puan mendorong agar koperasi menjadi soko guru ekonomi Indonesia.
Puan menyinggung Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’ seperti semangat koperasi.
Advertisement
"Koperasi tumbuh dari gagasan bahwa dalam memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, maka kita harus melakukannya dengan usaha bersama, dalam satu wadah kerja bersama. Semua mengambil bagian dan tanggung jawab," ujarnya.
"Bahkan konstitusi kita (Pasal 33), sangat selaras dengan prinsip Koperasi. Anggota koperasi adalah pemilik koperasi," imbuh Puan.
Dirinya mengungkapkan, koperasi di Indonesia memiliki jumlah yang banyak, yakni mencapai lebih dari 130.000 unit berdasarkan data BPS terakhir tahun 2022. Namun, ia menyayangkan, kontribusi Koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sebesar 1%.
“Angka ini menunjukkan pada kita bahwa Koperasi belum menjadi soko guru perekonomian nasional," ungkap Puan.
Majukan Ekosistem Koperasi Indonesia
Puan mengatakan, Dekopin memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan per-koperasian Indonesia. Menurutnya, Dekopin juga dapat mengambil peran dalam membentuk Kepemimpinan yang profesional dalam koperasi.
"Dekopin dapat memperkuat literasi koperasi untuk anggota, menjalin kerja sama dan kemitraan usaha sehingga memiliki skala ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
"Bagaimana koperasi dapat menjadi satu bagian dalam bisnis proses suatu industri atau malah menjadi penopang utama industri, baik industri makanan, industri pakaian, industri pariwisata, dan sebagainya," imbuh Puan.
Selain itu, ia menilai Dekopin dapat membangun ekosistem koperasi yang memiliki daya saing yang kuat dan wajib mengikuti perkembangan zaman.
"Koperasi yang modern, ber-digital, dan dekat dengan anak muda. Tidak ada bidang usaha yang tidak dapat dikerjakan oleh Koperasi," ujar Puan.
Dirinya mendorong agar Dekopin ikut aktif menyampaikan aspirasi kepentingan koperasi kepada pemerintah, DPR RI, dan lembaga lainnya.
"Sehingga, Dekopin dapat berkontribusi atas lahirnya kebijakan-kebijakan yang ikut memperkuat koperasi, baik dari sisi regulasi, pembinaan, dan penguatan akses keuangan," ucap Puan.
Dukung Koperasi Desa Merah Putih
Puan menyinggung soal DPR yang tengah membahas Revisi Undang-undang tentang Perkoperasian (RUU Koperasi). RUU inisiatif DPR ini akan menggantikan UU Koperasi yang lama, yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hadir sejak 33 tahun lalu.
Cucu Bung Karno itu pun berharap RUU Koperasi menyerap dan mengakomodir seluruh aspirasi dunia perkoperasian. Apalagi, kata Puan, pembahasan RUU Koperasi telah membuka partisipasi publik, termasuk dari Dekopin.
"UU yang baru nantinya diharapkan dapat memberikan pengaturan yang semakin mendorong bertumbuh dan berkembangnya koperasi. Pembahasan RUU tersebut akan segera dilakukan bersama Pemerintah," ujar Puan.
Di sisi lain, Puan pun menilai, diperlukan kesiapan matang untuk dapat menjalankan Koperasi Desa Merah Putih dengan baik, terutama sumber daya manusia (SDM) yang dapat mengurus tata kelola koperasi yang baik, termasuk fungsi pengawasan koperasi oleh anggota koperasi.
"Mempersiapkan bentuk usaha yang akan dijalankan dan berkelanjutan, mempersiapkan anggota koperasinya, menyediakan modal koperasi, serta mitigasi risiko," ucapnya.
"Dekopin juga dapat mengambil peran untuk ikut membantu Pemerintah dalam menjalankan Koperasi Desa Merah Putih, khususnya dalam memberikan pelatihan-pelatihan," jelas Puan.
Ikut Perkuat Kebijakan Negara
Puan memastikan, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan ikut memperkuat kebijakan negara dalam perkoperasian. Sehingga koperasi dapat menjadi soko guru ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.
"Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, mengatakan, 'Kita tidak bisa membangun ekonomi nasional yang kuat tanpa membangun ekonomi rakyat, dan ekonomi rakyat hanya bisa kuat dengan koperasi'," ucapnya.
"Soekarno, mengatakan 'Rakyat tidak boleh menjadi jongos dalam perekonomian. Maka koperasi harus dijadikan alat emansipasi ekonomi rakyat'," jelas Puan.
Jadi Alat Perjuangan Ekonomi
Puan berharap agar Dekopin meneguhkan kembali bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi gotong royong, yang mengutamakan kerja bersama anggota koperasi, serta koperasi yang memberikan jalan bagi anggotanya untuk hidup berdikari dan sejahtera.
Dirinya pun berharap, Dekopin dapat bersinergi dengan Pemerintah, terutama Kementerian Koperasi dalam program Koperasi Desa Merah Mutih yang direncanakan akan dibentuk sebanyak 80.000 di seluruh Indonesia.
“Jadi Dekopin harus bermanfaat bagi bangsa dan negara, bersinergi dengan Pemerintah. Apalagi sekarang Pemerintah mempunyai target-target untuk membangun koperasi Merah Putih,” ujar Puan.
“Dan dengan masuknya semua unsur, kami berharap semua pihak dengan jaringannya masing-masing bisa bermanfaat dan memanfaatkan jaringannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” jelas Puan.
Sebagai informasi, penguru Dekopin yang baru dipimpin oleh sang ketua, Bambang Hariyadi. Struktur kepengurusannya pun diisi unsur partai politik, lembaga termasuk anggota TNI/Polri, dan profesional dapat membawa kebermanfaatan.
(*)