Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pembangunan fisik Sekolah Rakyat. Namun, penyerapannya akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
“Untuk sekolah rakyat, APBN dari kami, karena APBN dari kami. Angkanya ini, disiapkan Rp10 triliun, disiapkan sekitar Rp10 triliun total ya, tahap 1 dan tahap 2,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin (26/5/2025).
Advertisement
Dody menegaskan dana tersebut tidak akan langsung diserap seluruhnya pada tahun ini. Sebagian besar dari anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan tahap kedua Sekolah Rakyat yang dijadwalkan selesai pada Juli 2026.
“Cuma mungkin nggak akan kita serap semua tahun ini, karena kan tangan kita cuma 2, jadi semampunya dan sebagian besar akan diserahkan di 2026,” jelasnya.
Pembangunan tahap pertama saat ini sedang dikejar agar bisa rampung pada Juli 2025. Tahap ini mencakup sekitar 64 sekolah pada tahap 1A dan 37 sekolah pada tahap 1B, yang bersifat sementara.
Memfasilitasi Murid
Dody menyebutkan pembangunan bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap 2.
“Karena kan murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujarnya.
Dody menambahkan, ketika dirinya berkunjung ke beberapa tempat di Jogja dan Jawa Tengah terkait sekolah rakyat, dirinya berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Pemda Jogja maupun Magelang.
Dody menuturkan proses rekrutmen calon murid sudah dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, proses rekrutmen untuk guru juga sudah mulai berproses.
Tahap Awal, Sekolah Rakyat Bakal Rampung Juli 2025
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan penyelesaian pembangunan fisik tahap pertama Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan.
Program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan melalui Kementerian Sosial dan didukung Kementerian PU dalam penyediaan infrastruktur.
"Total mungkin berkisar tiap tahun itu 100, 100-200 setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, sehingga harapannya tiap Kabupaten itu ada 1 sekolah rakyat," ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam konferensi pers, Senin (26/5/2025).
Pada tahap 1A, sebanyak 63 hingga 64 sekolah ditargetkan selesai paling lambat Juli 2025. Tahap 1B mencakup sekitar 37 sekolah dengan target penyelesaian paling lambat Juli hingga Agustus 2026.
Pembangunan Bersifat Sementara
Dody menyebutkan pembangunan bersifat sementara untuk memfasilitasi murid-murid awal sebelum dipindahkan ke fasilitas permanen di tahap 2.
"Karena murid-murid yang masuk sekolah yang dibangun di tahap 1A atau 1B ini di beberapa tempat bersifat temporer. Kenapa temporari? Karena satu sekolah mungkin hanya menampung 50-100 anak gitu,” ujar dia.
Dody menjelaskan, penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting. Adapun terkait biaya pembangunan sekolah rakyat ini diambil dari APBN milik kementerian PU.
Dody menambahkan, ketika dirinya berkunjung ke beberapa tempat di Jogja dan Jawa Tengah terkait sekolah rakyat, dirinya berkomunikasi dengan Dinas Sosial dan Pemda Jogja maupun Magelang. Dody menuturkan proses rekrutmen calon murid sudah dilakukan di beberapa daerah. Selain itu, proses rekrutmen untuk guru juga sudah mulai berproses.