Liputan6.com, Jakarta - Situasi organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia tengah menjadi sorotan. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham juga ikut merespons.
Menurut dia, ormas itu harus selaras dan berakselarasi ikut membawa pembangunan bangsa menuju arah yang lebih baik.
Advertisement
"Jadi satu sisi bicara tentang bagaimana ormas-ormas ini menjadi mitra pemerintah dalam rangka untuk mengakselerasi pembangunan bangsa," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (17/5/2025).
Namun kepada para oknum ormas, dia meminta mereka ditindak tegas.
Berdasar pernyataan Menteri Investasi Rosan Roeslani, kelakuan mereka yang menyimpang kerap membuat gerah para pengusaha dan membuat rusak iklim investasi. Khususnya para investor asing yang menjadi enggan menanamkan modalnya di Indonesia karena rawan diperas.
"Mas Rosan, saya kira itu tegas karena ada di lapangan yang merasakan betul bagaimana sikap dan perilaku oknum yang mengatas namakan organisasi yang melakukan penekanan bahkan pemerasaan kepada pengusaha-pengusaha dan juga kepada rakyat itu telah nyata menghambat jalannya pembangunan termasuk tentu investor-investor yang ada di luar negeri," tegas Idrus.
Golkar Siap Dukung Langkah Kapolri
Idrus menyampaikan, berdasarkan arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, Golkar bersikap mendukung sepenuhnya terhadap langkah yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk menindak siapapun ormas bermasalah.
"Bukan hanya oknum yang mengatasnamakan sebuah organisasi yang telah melakukan pemerasaan, pemaksaan (tindak tegas)," minta Idrus.
"Jadi jangan pernah negara dikalahkan oleh para preman!," imbuhnya menandasi.
Satgas Premanisme untuk Jaga Iklim Investasi
Pemerintah telah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu investasi.
Terkait hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, satgas tersebut menyasar pada perilaku premanisme yang jadi penghambat para pelaku usaha.
"Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme terutama yang awalnya nih ya yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita," kata dia di Jakarta, Sabtu (17/5/2025).
"Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme. Tindakan premanisme, mau dia individual, mau dia organisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah," sambungnya.