Liputan6.com, Tokyo - Sebagai upaya untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran, pemerintah Jepang berencana menanggung biaya persalinan normal secara penuh mulai April 2026.
Panel ahli yang ditunjuk Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan agar persalinan standar dimasukkan ke dalam cakupan sistem asuransi kesehatan nasional.
Advertisement
Saat ini, biaya melahirkan normal di Jepang belum ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional, kecuali jika melibatkan prosedur medis seperti operasi caesar.
Mengutip Independent, Jumat (16/5/2025), pemerintah memang menyediakan subsidi hingga 500.000 yen (sekitar Rp52 juta), namun data panel menunjukkan bahwa dalam 45 persen kasus antara Mei 2023 hingga September 2024, dana tersebut tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya persalinan.
Menurut data Kementerian Kesehatan Jepang, rata-rata biaya persalinan normal pada semester pertama 2024 mencapai 518.000 yen (sekitar Rp54,7 juta), meningkat 24 persen dibandingkan tahun 2012. Biaya ini juga bervariasi antarprefektur karena rumah sakit menetapkan tarif masing-masing.
Jepang mencatat hanya 720.988 kelahiran sepanjang tahun 2024—angka terendah sejak pencatatan dimulai 125 tahun lalu. Ini menandai tahun kesembilan berturut-turut penurunan kelahiran, memperparah krisis demografi yang tengah dihadapi negara dengan populasi lansia terbesar di dunia—30 persen warganya berusia di atas 65 tahun.
"Interaksi antara beban ekonomi dan rendahnya angka kelahiran sangat nyata. Kami butuh langkah konkret dan cepat," ujar salah satu anggota panel kebijakan kepada media lokal.
Biaya Standar Melahirkan
Panel ahli juga mengusulkan agar pemerintah menetapkan harga standar nasional untuk biaya melahirkan. Tujuannya adalah memberikan kepastian bagi calon orang tua dan mengurangi ketimpangan biaya antar wilayah.
Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan keluarga yang disahkan pada 2023. Selain subsidi persalinan, pemerintah Jepang juga telah memperluas fasilitas penitipan anak, memberikan subsidi perumahan, hingga meluncurkan aplikasi kencan resmi untuk mendorong pernikahan dan kelahiran anak.
Meski sejumlah langkah telah diambil, tantangannya tetap besar. Budaya kerja yang intens, biaya hidup tinggi, serta ketidakstabilan ekonomi membuat banyak pasangan muda ragu untuk membangun keluarga. Namun, penghapusan biaya melahirkan diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam mendukung keluarga muda.
"Langkah ini lebih dari sekadar kebijakan kesehatan—ini adalah investasi masa depan Jepang," ujar pejabat Kementerian Kesehatan.
Jika disahkan sesuai rencana, kebijakan ini akan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026 dan menjadi salah satu reformasi sistem kesehatan paling signifikan dalam sejarah Jepang modern.