Liputan6.com, Jakarta - Maraknya aksi tawuran remaja di Jakarta dinilai tak bisa lepas dari krisis ruang sosial. Menurut Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna, tawuran bukan sekedar perilaku menyimpang, tapi tanda dari kota yang gagal menyediakan ruang untuk membangun relasi sosial yang sehat.
"Jakarta krisis ruang sosial, Jakarta itu sudah sangat terbatas untuk ruang interaktif. Jadi banyak orang tidak mengenal, tidak mengenal siapa temannya, tidak pernah ada ikatan-ikatan emosional antar warga," kata Yayat saat dihubungi, Rabu (14/5/2025).
Advertisement
Dia menjelaskan, ruang-ruang sosial kini telah tergantikan oleh ruang virtual. Interaksi warga berpindah ke grup percakapan di WhatsApp dan media sosial yang berpotensi menjadi pemicu konflik.
"Sekarang ruang-ruang itu tergantikan oleh ruang virtual, ruang WhatsApp, ruang medsos. Nah, kalau di ruang medsos itu, itu orang berhubungan tanpa perasaan, tanpa emosi, karena dia bicara dengan mesin. Di situlah makanya kalau orang bicara tanpa ikatan emosional, tanpa nilai, itu mudah memicu konflik," ujar dia.
"Jadi mereka bisa mencaci maki orang dengan menggunakan media sosial. Itu lebih dekat. Jadi tawuran itu, bukan sekedar keterbatasan ruang interaktif. Tapi mereka- kelebihan waktu karena tidak banyak aktivitas, kemudian mereka berkonflik di ruang virtual," sambung dia.
Yayat menekankan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau dan ruang kontemplasi. Apalagi, di kawasan-kawasan padat seperti Jakarta Pusat. Menurut dia kawasan itu, titik paling rentan terhadap ledakan sosial.
Lingkungan Sempit Timbulkan Ruang Stres
Dengan kepadatan lebih dari 16.000 jiwa per kilometer persegi, mereka sangat rentan terhadap tekanan psikologis warga.
"Lingkungan yang padat penduduk itu tekanan ruang yang sempit menimbulkan ruang depresi dan ruang stres yang besar. Orang kehilangan tempat healing, kehilangan ruang kontemplasi," ujar dia.
"Bagaimana orang yang tertekan dalam ruang itu penyaluran energinya pakai apa. Makanya konflik itu akan menjadi semacam penyaluran energi ditambah dengan provokasi melalui media sosial. Itu aja sebenarnya. Jadi mau jadi apapun kalau tidak dipahami itu maka ruang-ruangnya itu adalah bagaimana untuk membangun ruang-ruang kontemplasi," dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Yayat mengkritik pendekatan pemerintah yang kerap normatif dan tidak menyentuh realitas di lapangan dalam menyelesaikan persoalan tawuran.
Gubernur Jakarta Harus Tindak Tegas Pelaku Tawuran
Yayat menilai, dialog dengan tokoh masyarakat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan, kata Yayat, adalah keterlibatan langsung dengan pelaku dan korban.
"Gubernurnya turun langsung ke gang-gang tanyain. Kalau musyawarah di kantor nggak bisa. Dengan tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh itu kan nggak ikut langsung berantem. Coba turun tanya yang berantem itu. Berantem? Apa lu dibayar? Apa kamu nggak ada kerja? Jangan tanya sama tokoh-tokohnya aja. Tanya sama yang berantem," ujar dia.
Menurutnya, pemimpin Jakarta harus punya keberanian, termasuk menindak tegas pelaku-pelaku tawuran. Misalnya, membatasi insentif sosial bagi mereka yang terbukti berulang kali terlibat dalam aksi tawuran.
"Kalau perlu yang berantem-berantem itu, yang suka itu, cabut itu bantuan BPJS-nya, cabut itu bantuan Jakarta Pintarnya, cabut itu bantuan-bantuan yang terkait sosialnya. Untuk apa Bayar-bayar mereka dibantu sosial ternyata kerjaannya hanya ingin melukai dan bikin onar," tandas dia.