Liputan6.com, Istanbul - Sebuah kelompok militan Kurdi yang serangan dan pemberontakannya terhadap Turki telah berlangsung lebih dari empat dekade menyatakan akan melucuti senjata dan membubarkan diri. Keputusan ini mengikuti seruan dari pemimpin mereka yang dipenjara awal tahun 2025 ini.
The Kurdistan Workers (PKK) atau Partai Pekerja Kurdistan mengumumkan keputusan untuk membubarkan pasukan gerilyanya, menyambut pengumuman bersejarah dari Abdullah Ocalan tiga bulan lalu.
Advertisement
Para pemimpin kelompok milisi yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Inggris, dan AS itu menyatakan bahwa pemberontakan bersenjata mereka "telah membawa isu Kurdi ke titik resolusi melalui politik demokratis, dan dalam hal ini PKK telah menyelesaikan misi historisnya."
Pengumuman bahwa milisi ini akan mengakhiri puluhan tahun pertempuran akan memengaruhi pasukan yang berbasis di perbatasan Turki dengan Irak dan Iran, serta kelompok sekutu atau pecahannya di Suriah timur laut. Meski PKK menyebut ini sebagai "fase baru," keputusan untuk melucuti senjata dan bubar tampaknya sepihak, dengan sedikit tanda bahwa otoritas Ankara menawarkan dialog.
Keputusan ini muncul setelah bulan-bulan pendekatan oleh politisi nasionalis Devlet Bahçeli—sekutu koalisi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Presiden Recep Tayyip Erdogan—terhadap para pemimpin politik Kurdi di Turki. Laporan lokal menyebut Bahçeli berupaya memperpanjang kekuasaan Erdogan di luar dua periode presiden dengan memperkuat dukungan dari Peoples’ Equality and Democracy/DEM (Partai Kesetaraan dan Demokrasi Rakyat) pro-Kurdi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyambut baik keputusan PKK.
"Dengan teror dan kekerasan yang sepenuhnya dihentikan, pintu era baru di segala bidang—terutama penguatan politik dan kapasitas demokratis—akan terbuka. Yang menang adalah rakyat dan negara kami, serta semua saudara kami di wilayah ini," kata Erdogan seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (13/5/2025).
Pimpinan PKK menyebut keputusan menghentikan perjuangan bersenjata sebagai "landasan kuat bagi perdamaian abadi dan solusi demokratis" dan mendesak pembebasan Ocalan untuk mengawasi pembubaran kelompok tersebut. Pemimpin Kurdi itu telah dipenjara di sebuah pulau dekat Istanbul sejak ditangkap pasukan Turki di Kenya pada 1999.
Dampak Regional dan Masa Depan
Didirikan pada 1978, PKK memimpin pemberontakan bersenjata yang terutama menargetkan infrastruktur militer Turki, memperjuangkan pengakuan dan kemerdekaan bagi komunitas Kurdi di tenggara Turki. Amnesty International menuduh kelompok ini merugikan masyarakat pedesaan Kurdi akibat aktivitasnya pada 1990-an.
Menurut International Crisis Group (ICG), puluhan ribu orang tewas dalam pertempuran dengan pasukan Turki sejak PKK secara resmi memulai pemberontakan bersenjata pada 1984. ICG mencatat, setelah gencatan senjata terakhir antara PKK dan Turki runtuh pada 2015, lebih dari 1.700 orang tewas—termasuk warga sipil, pejuang Kurdi, dan anggota militer Turki.
Keputusan PKK membubarkan diri semakin mengisolasi pasukan Kurdi sekutunya di Suriah timur laut. Syrian Democratic Forces (SDF) atau Pasukan Demokratik Suriah terus menghadapi tekanan untuk bergabung dengan militer Suriah baru setelah rezim Bashar al-Assad runtuh tahun lalu dan penarikan ratusan pasukan AS dari wilayah timur laut yang mereka kendalikan.
Mazloum Abdi, panglima tertinggi SDF, menandatangani kesepakatan dengan otoritas Damaskus pada Maret untuk menggabungkan lembaga-lembaga di bawah SDF ke dalam negara Suriah yang baru terbentuk. Abdi sebelumnya menepis anggapan bahwa pembubaran PKK akan memengaruhi pasukannya:"Ini hanya menyangkut PKK dan tidak ada hubungannya dengan kami di Suriah."