Liputan6.com, Jakarta - Jumlah keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis (MBG) Kota Bogor, Jawa Barat kini mencapai 214 orang.
"Terakhir dari 210, ada penambahan menjadi 214 orang," kata Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Senin (13/5/2025).
Advertisement
Dedie mengungkapkan penambahan kasus keracunan ini setelah Pemerintah Kota Bogor menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 8 Mei 2025. Status ini sebagai langkah cepat penanganan dan jaminan pembiayaan medis korban di rumah sakit ditanggung APBD dari sumber anggaran biaya tidak terduga (BTT).
"Jadi memang sebelumnya ada keraguan (korban), karena ada yang tidak punya BPJS dan asuransi, jika dibawa ke rumah sakit siapa yang membiayai. Makanya ditetapkan KLB supaya siapa pun yang terdampak, terindikasi keracunan, berobat ke rumah sakit," kata Dedie.
Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat 12 siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Namun demikian, kondisinya sudah berangsur pulih.
"Terakhir saya nengok hari Sabtu kondisinya sudah membaik. Sebagian keluhannya sama, badan masih lemas, mual, dan pusing," imbuhnya.
Berdasarkan pemeriksaan Labkesda Kota Bogor terhadap sampel sisa makanan mulai dari nasi, tumis toge dan tahu serta telur ceplok saus barbeque bahwa ditemukan bakteri E Coli dan Salmonella.
"Dari sampel telur ceplok saus barbeque ada kandungan bakteri E Coli, sedangkan bakteri Salmonella ada di tumis toge dan tahu," terang Dedie.
Masih Menunggu Hasil dari Sampel Muntahan
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil sampel lainnya seperti air minum dan muntahan siswa yang kena gejala keracunan MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bosowa Bina Insani itu.
Berdasarkan kesimpulan sementara bahwa telah terjadi pendistribusian makanan yang mengandung bakteri E Coli dan Salmonella oleh SPPG tersebut.
Menindaklanjuti temuan ini, ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan terhadap penyediaan MBG di setiap SPPG. Hal ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Jangan kemudian dianggap sepele. Ini betul-betul sesuatu kejadian serius, karena menyangkut masa depan anak-anak bangsa," ujar Dedie.
Pimpinan MPR: Kasus Keracunan di Bogor Jadi Momentum Evaluasi MBG
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno merespons kasus keracunan Siswa di Kota Bogor yang diduga akibat makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 36 siswa SD dan SMP di Tanah Sareal, Kota Bogor mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bina Insani Tanah Sareal. Sampai hari ini, Sabtu (10/5), total siswa yang mengalami keracunan terus bertambah hingga mencapai 171 orang.
Menurut Eddy, kasus di Bogor dan juga sebelumnya di Cianjur menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan bagi pelaksanaan program MBG ke depannya.
"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).
Eddy yang juga Anggota DPR RI Dapil Bogor dan Cianjur ini mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus ini dan yakin proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.
"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik, dengan standar kesehatan, keamanan dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizinya juga meningkat," jelasnya.
Peningkatan Pengawasan
Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.
"Dalam program sebesar MBG, semua aspek teknis, dari bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal. Ini demi memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi," lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat, agar kepercayaan terhadap program-program pemerintah dapat terus terjaga.
"Keterbukaan informasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," pungkasnya.