Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menghadiri jamuan makan malam para delegasi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (11/5/2025). Acara itu pun dihadiri oleh para delegasi dari berbagai negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).
Dalam kesempatan itu, Puan mengungkapkan, sebagai negara dengan populasi Islam terbesar di dunia, Indonesia bangga dapat menjadi tuan rumah konferensi PUIC ke-19 yang sangat strategis.
Advertisement
"Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyambut Anda semua di Museum Nasional Indonesia malam ini. Saat kita berkumpul di institusi ikonik ini, dikelilingi oleh kekayaan sejarah dan budaya bangsa kita, saya teringat akan kekuatan dari keberagaman dan pentingnya pertukaran budaya," ungkapnya.
"Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merasa bangga menjadi tuan rumah Sidang ke-19 Konferensi PUIC, yang menghimpun para perwakilan terhormat dari negara-negara Muslim," jelas Puan.
Ia pun menuturkan, Konferensi PUIC penting diadakan untuk membangun kerja sama dan kolaborasi antarbangsa.
"DPR memiliki tanggung jawab besar membantu membentuk arah masa depan bangsa, terutama dalam menghadapi segala tantangan yang ada," tutur Puan.
Ajak Perjuangkan Kedamaian Dunia
Puan menyinggung pentingnya memperjuangkan perdamaian dan keharmonisan antarbangsa. Dirinya pun mengajak para delegasi memanfaatkan parlemen negara OKI sebagai sarana saling belajar dan mempererat persahabatan antarnegara.
"Mari kita bekerja sama untuk memajukan perdamaian, kesejahteraan, dan kemajuan bagi seluruh umat manusia," ujarnya.
“Bersama-sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi negara kita, dan dunia," imbuh Puan.
Sebagai informasi, PUIC ke-19 digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Mengusung tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, DPR ingin menekankan ketahanan dunia Islam tak bisa dilepaskan dari fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan kuat.
(*)