Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak mau ada preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.
Hal ini disampaikan Wayan Koster saat peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice merespons viralnya kabar kehadiran ormas di Bali.
Advertisement
"Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman, ini tidak bisa dibiarkan," kata Koster, Kamis (8/5/2025) dilansir Antara.
"Badung adalah jantung pariwisata, kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," tegasnya.
Diketahui bahwa sepekan terakhir muncul ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali yang menjadikan Yosef Nahak sebagai ketua, bahkan mereka telah membentuk keanggotaan di Kabupaten Tabanan.
Gubernur Koster lantas menegaskan bahwa saat ini yang semestinya dilakukan adalah mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya, yaitu desa adat, bukan justru memanfaatkan organisasi yang meresahkan.
"Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," ujar Wayan Koster.
Koster mengingatkan ada peran sistem keamanan terpadu desa adat (sipandu beradat) yang berisi aparat keamanan serta pecalang di Bali.
Jika lembaga di dalamnya seperti pecalang sudah kuat, menurut dia, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat yang membawa agenda tersembunyi berkedok ingin menjaga Bali.
Pemprov Bali melihat program Kejati Bali, yaitu menghadirkan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, adalah contoh baik yang semestinya berkembang.
Bale Paruman Adhyaksa berbasis hukum adat digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan.
"Ini bukan hanya urusan hukum, ini pertaruhan masa depan Bali," kata Koster.
Semntara itu, Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana menjelaskan bahwa bale paruman atau balai rapat bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan masalah atau konflik perdata dan sosial dengan cara damai.
Kehadiran balai ini dianggap sebagai kearifan lokal yang menurut dia semestinya diperkuat sebab menekan permasalahan dan menjaga ketertiban.
"Dengan demikian, tidak perlu hadir preman berkedok ormas di tengah masyarakat," katanya.
Baca juga Advokat Minta Premanisme Diberantas: Kalau Perlu Pecat Pejabat Publik yang Bekingi Ormas-ormas
Darurat Premanisme, Media Asing Sebut Indonesia Negara Gangster
Permasalahan premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah investor asing mengeluhkan gangguan keamanan premanisme dan ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha.
Aksi intimidasi, pemalakan, dan kekerasan yang dilakukan kelompok preman tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kondusif. Terbaru, premanisme ini menganggu investasi pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Indonesia.
Hal in bahkan disorot media asing. Bahkan media asing menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak gangster.
Seperti media China tempat BYD berasal, South China Morning Post. Mereka menerbitkan artikel dengan judul 'Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem'.
Media itu menyebutkan, preman menjadi salah satu ancaman masa depan Indonesia terkait pusat industri mobil listrik di ASEAN.
"Preman, yang diduga memiliki hubungan dengan elit politik dan aparat penegak hukum, jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, ketika penegak lokal digunakan untuk mengumpulkan kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional," tulis South China Morning Post yang dikutip, Kamis (8/5/2025).
Sudah Jadi TradisiIan Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan.
"Kalau ada perusahaan besar yang mau masuk ke satu wilayah [di Indonesia], biasanya mereka akan menemui para jawara lokal dan menjalin komunikasi dengan mereka," jelasnya. "Tampaknya, dalam kasus ini ada yang terlewat atau mereka tidak diberi arahan, karena [premanisme] itu hal yang umum di Indonesia."
Wilson menjelaskan bahwa perusahaan kerap “membayar” preman atau menawarkan mereka pekerjaan sebagai satpam atau petugas kebersihan. Namun masalah menjadi rumit jika kelompok ini merupakan bagian dari organisasi massa besar, atau ormas.
"Kalau mereka bagian dari [ormas] besar... bisa jadi mereka punya koneksi ke politisi atau partai politik, sehingga merasa lebih berani atau agresif," ujarnya.
"Seringkali saat ada pergantian pemerintahan, kelompok-kelompok ini akan mencoba mendorong batas, menguji sejauh mana mereka bisa bertindak, karena relasi kekuasaan biasanya akan diatur ulang."
Baca juga Satgas Pemberantas Premanisme Resmi Dibentuk, Yakin Bakal Efektif?