Liputan6.com, Islamabad - Lebih dari 300 orang tewas, jutaan lainnya mengungsi, dan infrastruktur bernilai miliaran dolar hancur akibat banjir besar yang melanda Pakistan dalam beberapa pekan terakhir. Padahal, menurut para ahli, bencana ini bisa dicegah jika pemerintah belajar dari pengalaman serupa pada 2022 dan memperbaiki sistem penanggulangan bencana.
Sejak 26 Juni, sedikitnya 312 orang meninggal dunia — termasuk 142 anak-anak — akibat hujan lebat dan banjir bandang, ungkap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NDMA), dikutip dari laman European Times, Selasa (19/8/2025).
Advertisement
"Kami kehilangan rumah. Pemerintah hanya memberi jatah makanan senilai 50 ribu rupee (sekitar 150 euro) dan tujuh tenda. Sudah dua minggu kami tinggal di situ," ujar Saqib Hassan (50), warga Pakistan utara. Gilgit-Baltistan, Khyber-Pakhtunkhwa, dan Kashmir Pakistan menjadi wilayah yang paling parah terdampak.
Meski Khyber-Pakhtunkhwa mengalami kerusakan besar, pemerintah tidak mendirikan satu pun kamp pengungsian di wilayah itu. Kritik keras datang dari Mohsin Dawar, mantan anggota parlemen dan tokoh Waziristan Utara.
"Banjir di Swat menyingkap kelalaian kriminal, salah urus, dan kegagalan melindungi nyawa manusia. Pemerintah daerah maupun provinsi harus bertanggung jawab," katanya.
Aktivis hukum dari Islamabad, Amanullah Lak, menilai banjir ini kembali memperlihatkan rapuhnya sistem tanggap darurat Pakistan.
"Meski sudah sering diperingatkan, otoritas tetap tidak siap. Upaya evakuasi lambat, sistem darurat minim. Retorika soal krisis iklim selalu dilontarkan, tapi aksi nyata hampir tidak ada. Jika dibiarkan, tragedi akan terus berulang," tegasnya.
Kemarahan Publik di Media Sosial
Kemarahan publik pun meluap di media sosial. Video warga yang kehilangan rumah, mobil, hingga jembatan akibat banjir tersebar luas. Fahida Yusufzai, salah seorang warga, geram melihat Jalan Raya Karakoram — kebanggaan Pakistan — terputus.
"Ini bukan bencana alam. Ini kelalaian. Negara ini menghabiskan miliaran dolar untuk senjata nuklir, tapi tak bisa melindungi satu jalan pun dari hujan," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Aftaab Mughal, diaspora Pakistan di Inggris.
"Banjir mungkin alami, tapi kehancuran yang ditinggalkannya adalah kelalaian manusia. Jalan runtuh karena tidak pernah dibangun untuk bertahan. Bantuan gagal karena sistem pemerintah memang tidak pernah bekerja," katanya.
Jurnalis senior Asem Mustafa Awan menuding korupsi dan ketidakpedulian pejabat sebagai akar persoalan.
"Ini bukan bencana tak terduga. Ini keruntuhan yang berulang akibat kegagalan kebijakan. Desa-desa bersiap evakuasi, tapi mesin penanggulangan bencana tetap miskin dana, miskin tenaga, dan miskin semangat," ujarnya.
Korban Terlantar
Ia juga menyebut bantuan internasional tahun 2022 tak digunakan untuk pemulihan. Banyak korban banjir kala itu yang hingga kini masih terlantar, sementara barang bantuan bahkan dijual di pasar.
"Sebagian besar anggaran negara justru habis untuk subsidi kaum elit dan bayar utang. Rakyat dibiarkan tenggelam — secara harfiah maupun metaforis — sementara yang berkuasa mengambil untung dari krisis," kata Awan.
Keresahan makin terasa di masyarakat. Mohammed Saleem, seorang warga, menyebut negaranya "sedang berdarah-darah." Saima, ibu tiga anak asal Karachi, bingung bagaimana melindungi keluarganya dari banjir. Sementara Ahmed Raza, pemilik toko di Lahore, frustrasi: "Setiap tahun usaha kami hancur karena banjir. Kenapa negara ini tidak pernah siap?"
Menurut Dr. Syed Akhtar Ali Shah, mantan Sekretaris Pemerintah Pakistan, akar masalahnya adalah pola berulang: krisis disambut dengan pembentukan komite dan reshuffle pejabat, tapi tak pernah ada akuntabilitas.
"Perlahan, semuanya kembali ke status quo. Kita jadi kebal terhadap bencana yang sebenarnya bisa dikelola. Tidak ada yang dihukum, kesalahan hanya dilempar-lempar di birokrasi," katanya.