Pemerintah Perketat Penerimaan Sekolah Rakyat, Mensos: Jangan Ada KKN!

Pendaftaran Sekolah Rakyat telah dimulai sejak 1 April 2025. Penerimaan siswa sekolah rakyat ini memprioritaskan keluarga miskin ekstrem, dengan proses yang transparan dan diawasi ketat untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

oleh Nafiysul QodarDiperbarui 04 Mei 2025, 15:01 WIB
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Liputan6.com, Jakarta - Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk anak keluarga miskin telah dibuka pendaftarannya sejak 1 April 2025. Program ini menerima siswa tingkat SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school, bertujuan menekan angka putus sekolah dan mewujudkan pendidikan yang merata.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan, proses penerimaan siswa sekolah rakyat dilakukan secara ketat dan transparan untuk mencegah penyimpangan. Hal ini disampaikan Gus Ipul usai sosialisasi Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Kartini di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

"Jadi intinya memang kita tidak ingin ada KKN, ada karena kedekatan, tapi ini karena memang betul-betul data, wartawan juga saya minta ikut mengawasi. Jadi kalau ada tidak layak kok masuk, itu mohon kita diberi informasi," katanya, seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/5/2025).

Prioritas diberikan kepada warga sekitar sekolah yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau miskin. Seleksi dilakukan adil untuk memastikan anak-anak yang paling membutuhkan mendapatkan kesempatan bersekolah. Program ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan Pengawasan Ketat Cegah KKN

Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat di Gedung Sasana Budaya Universitas Negeri Malang pada Jumat, 2 Mei 2025 (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat berjalan transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengawasan dilakukan secara ketat oleh berbagai pihak.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proses penerimaan siswa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan yang diterima di Sekolah Rakyat. Mensos menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini.

Proses verifikasi data calon siswa melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita mulai lihat satu per satu karena terus terang kita harus memastikan bahwa yang sekolah di sini adalah mereka yang berada di desil 1, mereka yang memang kalau dalam bahasa statistik mohon maaf miskin ekstrem atau miskin," katanya.

Ia mencontohkan, ada seorang janda, buruh tani, yang menghidupi empat anak. Profil-profil keluarga seperti ini yang dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.

"Jadi bukan karena KKN, bukan karena dekat dengan mereka yang mengambil keputusan, tetapi ini benar-benar mereka yang membutuhkan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya," katanya

Sekolah Rakyat: Kesempatan Pendidikan bagi Keluarga Miskin

Sekolah Rakyat atau Volkschool Ketjepit, Punggelan, Banjarnegara, yang didirikan pada tahun 1904. (Foto: Heni Purwono untuk Liputan6.com)

Sekolah Rakyat membuka kesempatan emas bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan gratis. Program ini menyediakan pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama untuk mendukung fokus belajar siswa.

Dengan sistem boarding school, diharapkan siswa dapat lebih fokus pada pendidikan dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Fasilitas dan pengajaran yang berkualitas akan diberikan kepada seluruh siswa terpilih.

Adapun proses rekrutmen calon siswa dimulai sejak 1 April 2025, dan akan dilakukan secara berkala. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh beberapa waktu lalu mengatakan, "Titik krusialnya sekarang ini dan insyaAllah mulai dari 1 April, teman-teman satgas sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon murid sesuai dengan desil yang ada di masing-masing daerah."

Syarat Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Gedung Konvensi Kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Persyaratan utama pendaftaran Sekolah Rakyat adalah berasal dari keluarga miskin ekstrem atau miskin. Prioritas diberikan kepada warga di sekitar lokasi sekolah.

Proses seleksi dilakukan secara transparan dan adil. Bagi siswa yang tidak lolos seleksi awal, masih ada kesempatan untuk dipertimbangkan dalam seleksi gelombang berikutnya, tergantung kuota yang tersedia.

Sekolah Rakyat akan secara berkala mengukur perkembangan belajar siswa, meliputi aspek gizi, kesehatan, tingkat IQ, kedisiplinan, kecerdasan mental, dan kompetensi. Hasil pengukuran akan dilaporkan kepada orang tua, wali murid, dan publik.

Beberapa aspek yang akan diukur secara berkala meliputi:

  • Aspek Gizi
  • Kesehatan
  • Tingkat IQ
  • Kedisiplinan
  • Kecerdasan Mental
  • Kompetensi
Infografis Perbandingan Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru di Jakarta. (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya