Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, juga swasta, bersatu bergerak satu komando untuk menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke titik minimal hingga ke arah zero.
"Sebagai langkah strategi dan penguatan, pemerintah, swasta dan masyarakat harus bergotong royong, bahu-membahu dalam bekerja sama untuk meningkatkan mitigasi dan mencegah terjadinya karhutla," kata Budi saat konferensi Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2025 di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025).
Advertisement
Budi melaporkan, dari data BMKG yang terintegrasi dengan satelit Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), musim kemarau tahun ini akan dimulai secara bertahap per wilayah mulai dari April hingga September mendatang. Kemudian, berdasarkan data satelit Terra Aqua NASA, terdapat 144 titik api dengan confidence level tinggi. Selain itu, berdasarkan data lapangan, ada 97 kejadian karhutla hingga 17 April 2025.
"Khusus di wilayah Riau, terdapat 80 hektare darurat karhutla dan sejauh ini wilayah yang tercatat mengalami kebakaran lahan selain Riau adalah Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah," ungkap eks Kepala BIN ini.
Budi mendorong, mitigasi dan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin, termasuk modifikasi cuaca hujan per 1 Mei mendatang, melalui water bombing, heli patroli, mengisi embung, membuat parit dan kanal, serta mempertahankan tinggi muka air di lahan gambut.
"Pesan Presiden kepada seluruh masyarakat untuk terus mempertahankan capaian selama ini. Presiden juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kebakaran hutan yang berdampak pada geopolitik kawasan," tutur Budi.
Desk Koordinasi Penanganan Karhutla
Sebagai informasi, pada tanggal 13 Maret yang lalu pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam. Desk ini dipimpin secara lintas sektor oleh Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup.
Melalui desk tersebut, Menko Polkam meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk segera menyiapkan seluruh stakeholder di wilayahnya, termasuk koordinasi dengan BNPB dan Kementerian Kehutanan. Termasuk kepada perusahaan pemegang konsesi hutan, perkebunan, maupun pertambangan, untuk dapat patuh dan menjalankan kewajibannya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Dan kepada masyarakat peduli api, kelurahan tangguh bencana, Taruna Siaga Bencana (Tagana), PMI, mahasiswa, pramuka, dan kelompok tani, agar terus berpartisipasi aktif melaporkan titik api" ajak Budi.
"Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengelola sumber daya alam hutan dan lahannya dengan baik. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi teladan dalam pengelolaan hutan dan lahan," imbuhnya menandasi.
Apel
Diketahui, hadir dalam Apel tersebut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Wamenkp Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus, Sesmenko Polkam Letjen TNI M. Hasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.