Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/4/2025). Salah satu yang dibahas mengenai evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN.
Muzani mengatakan Prabowo ingin BUMN dapat berkontribusi lebih nyata terhaap pembangunan nasional. Terlebih, penyertaan modal negara ke BUMN juga cukup besar.
Advertisement
"Tadi diomongin sedikit memang tentang berapa kinerja badan usaha negara. Beliau berharap bisa menjadi sebuah unit usaha negara yang memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Karena di satu sisi penyertaan modal dari negara cukup signifikan nilainya," jelas Muzani usai pertemuan dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Menurut dia, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja penyelenggara di tubuh BUMN. Hal tersebut termasuk BUMN yang bergabung dalam Danantara agar mampu memberi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
"Di sisi lain yang diharapkan sama masyarakat dari kinerja para penyelenggara di badan usaha milik negara termasuk yang bergabung dalam Danantara bisa memberi andil yang besar bagi perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Terutama untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Indonesia," kata Sekjen Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan kekayaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus dikelola dengan baik. Untuk itu, dia meminta semua direksi BUMN meninggalkan praktik-praktik penyelewengan dan kurang efisien.
"Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan," kata Prabowo saat acara Town Hall Meeting Danantara di JCC Senayan, Senin 28 April 2025.
Prabowo Minta Direksi BUMN Malas Diganti
Prabowo mempersilakan manajemen BUMN untuk mengevaluasi kinerja para direksi. Prabowo memerintahkan agar direksi yang malas-malasan, tak berprestasi, dan menyalahgunakan kewenangannya diganti.
"Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya, kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang enggak bener, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," jelasnya.
Prabowo mengatakan pegawai yang memiliki kinerja baik perlu diberikan apresiasi dan dipromosikan. Namun, dia meningatkan pemilihan direksi harus profesional tanpa mempertimbangkan faktor latar belakang, suku, agama, dan partai politik.
"Yang baik dari bawah dari dalam kalau bisa dipromosikan, kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang atau atas dasar partai politik, tidak," tutur dia.
"Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya ya," sambung Prabowo.