Liputan6.com, Jakarta Beberapa jam sebelum Mat Solar meninggal dunia, Rieke Diah Pitaloka menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI serta pihak Jasamarga membahas arus mudik dan balik Lebaran 2025. Momen ini dimanfaatkannya untuk membahas ganti rugi tanah Mat Solar.
Seperti diketahui, tanah Mat Solar terdampak proyek pembangunan jalan tol Cinere-Serpong yang bergulir sejak tahun 2019. Enam tahun lewat sudah. Jalan tol beroperasi namun ganti rugi tanah yang dijanjikan Pemerintah hingga kini masih mengambang.
Advertisement
Rieke Diah Pitaloka menyebut dalam rapat yang digelar di Jakarta, Senin (17/3/2025), pihak terkait menjanjikan ganti rugi beres sebelum Lebaran 2025. Janji belum terealisasi, Mat Solar meninggal dunia pada 17 Maret 2025 sekitar jam 22.30 WIB.
Hari itu, Rieke Diah Pitaloka menulis surat terbuka untuk Mat Solar. “Surat Buat Bang Juri. Pembayaran tanah abang (1.313 m2) yang dipakai negara buat Tol Serpong Cinere, masa dari tahun 2019 ngga beres-beres,” cuitnya.
Penetapan Konsinyasi
Dalam surat terbuka yang diunggah pada 17 Maret 2025, Rieke Diah Pitaloka mengaku telah menagih ke Dirut PT Jasa Marga, Subakti Sukur. Pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu mengaku tak terima Mat Solar diperlakukan seperti ini.
“Oneng bilang, kalau enggak ada penetapan konsinyasi (PT. Cinere Serpong Jaya anak perusahaan Jasa Marga dan Kementerian PU) di 16 Desember 2019, kagak bakalan kejadian kaya gini,” Rieke Diah PIitaloka menyambung.
Surat Pengadilan Negeri Tangerang No.201/Pdt.PCons/2019/PN.Tng, 23 Desember 2019 menetapkan ganti rugi pada PN Tangerang atas bidang tanah Bidang Nomor 258 B2 seluas 1.313 m2 senilai Rp.3.338.214.930 untuk dilakukan penitipan ke pengadilan.
Sidang Pertama
Rieke Diah Pitaloka dan Idham, anak Mat Solar, telah mengecek kronologi peristiwa maupun dokumen. “Kan dari Juni 2019 sudah ada Akta Jual Beli, jadi alas hak jelas. Ada kwetansi jual beli dan surat pernyataan tidak sengketa dari ahli waris Pak Haji,” imbuhnya.
Dalam rapat, Rieke Diah Pitaloka mengutip Pasal 6 UU Pokok Agraria dan UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dinyatakan, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.