Para pendukung Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, memegang plakat bertuliskan “Tidak Ada Pemakzulan!” di depan Mahkamah Konstitusi di Seoul pada Selasa 14 Januari 2025. (Jung Yeon-je/AFP)
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militer yang gagal pada Selasa 14 Januari 2025. (Jung Yeon-je/AFP)
Secara cepat, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menunda sidang pembukaan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. (Jung Yeon-je/AFP)
Penundaan dikarenakan pemimpin yang dimakzukan tersebut tidak hadir dalam persidangan. (Jung Yeon-je/AFP)
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menjadwal ulang sidang pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (16/1/2025). (Jung Yeon-je/AFP)
Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan harus memutuskan dalam waktu 180 hari apakah akan mencopot Yoon dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaan kepresidenannya. (Jung Yeon-je/AFP)
Sejak pemakzulannya pada Desember 2024, Yoon Suk Yeol terus menentang upaya untuk menyelidiki dan menangkapnya atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. (Jung Yeon-je/AFP)