Liputan6.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyesalkan pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan adanya kuburan massal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab, setelah dikonfirmasi, nara sumber lembaga ini membantah memberikan informasi seperti yang telah diungkapkan Komnas HAM di berbagai media massa. Ini diungkapkan Sutarto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dalam acara donor darah memperingati Hari Keluarga Nasional, Selasa (17/6).
Menurut Panglima, Komnas HAM berkewajiban memastikan informasi yang katanya diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI). Namun setelah ditanyakan, ternyata PMI menolak pernah memberikan informasi mengenai kuburan massal tersebut [baca: TNI Membantah Menggalang Milisi di Aceh]. PMI hanya menyampaikan informasi mengenai jumlah jenazah yang dilaporkan kepada pihaknya maupun dari warga yang saat ditanyakan mencapai 151 jenazah. "Ini kan aneh. PMI yang diakui sebagai sumber Komnas HAM menolak memberikan informasi adanya kuburan massal," ujar Panglima.
Untuk itu, Sutarto--melalui Ketua Desk Aceh Letnan Jenderal TNI Sudi Silalahi--meminta Komnas HAM mengecek temuannya [baca: Komnas HAM Diminta Mengecek Temuannya]. Komnas HAM juga diminta bersikap objektif dalam melaksanakan investigasi di Serambi Mekah. Mereka harus mengecek kembali setiap menerima laporan dari lapangan. "Nggak usah terlalu provokatif lah. Kalau memang mau menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan benar," tambah Sutarto.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Panglima, Komnas HAM berkewajiban memastikan informasi yang katanya diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI). Namun setelah ditanyakan, ternyata PMI menolak pernah memberikan informasi mengenai kuburan massal tersebut [baca: TNI Membantah Menggalang Milisi di Aceh]. PMI hanya menyampaikan informasi mengenai jumlah jenazah yang dilaporkan kepada pihaknya maupun dari warga yang saat ditanyakan mencapai 151 jenazah. "Ini kan aneh. PMI yang diakui sebagai sumber Komnas HAM menolak memberikan informasi adanya kuburan massal," ujar Panglima.
Untuk itu, Sutarto--melalui Ketua Desk Aceh Letnan Jenderal TNI Sudi Silalahi--meminta Komnas HAM mengecek temuannya [baca: Komnas HAM Diminta Mengecek Temuannya]. Komnas HAM juga diminta bersikap objektif dalam melaksanakan investigasi di Serambi Mekah. Mereka harus mengecek kembali setiap menerima laporan dari lapangan. "Nggak usah terlalu provokatif lah. Kalau memang mau menyampaikan aspirasi bisa dilakukan dengan benar," tambah Sutarto.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)