Liputan6.com, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto membantah, pihaknya menggalang milisi di Nanggroe Aceh Darussalam. Endriartono menegaskan, TNI tidak mengenal istilah milisi. Yang ada hanya pembentukan sistem keamanan lingkungan dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) bagi rakyat sipil Aceh. "Kita hanya mengenal Sishankamrata, dan itu berlandaskan hukum," kata Panglima TNI di Jakarta, Kamis (12/6).
Endriartono menambahkan, pembentukan Sishankamrata itu diperlukan untuk mempertahankan daerah yang sudah dikuasai TNI. Untuk itu, Endriartono mengimbau kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk tidak gegabah mengeluarkan pernyataan. "Kalau tidak paham permasalahannya jangan cepat mengeluarkan pernyataan. Apalagi hanya mendapat informasi dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Bantahan ini dilontarkan menyusul pernyataan Ketua Tim ad hoc pemantau perdamaian di Aceh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M.M. Billah, Selasa silam. Billah mengatakan, TNI menggalang milisi dengan cara mengajari rakyat sipil Aceh berbaris dan merakit senjata [baca: Komnas HAM: TNI Melatih Warga Sipil].
Sementara Panglima Koordinator Operasi TNI Brigadir Jenderal Bambang Dharmono di Lhokseumawe, NAD, Jumat (13/6) pagi, mengatakan, informasi yang diperoleh Billah seharusnya dikonfirmasikan kepada dirinya. Itu sesuai dengan kesepakatan. "Dia paling hanya konfirmasi pada para pengungsi di Aceh Tengah," kata Bambang.(ZAQ/Rieke Amru dan Yoseph Herhudi Lestari)
Endriartono menambahkan, pembentukan Sishankamrata itu diperlukan untuk mempertahankan daerah yang sudah dikuasai TNI. Untuk itu, Endriartono mengimbau kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk tidak gegabah mengeluarkan pernyataan. "Kalau tidak paham permasalahannya jangan cepat mengeluarkan pernyataan. Apalagi hanya mendapat informasi dari sumber yang tidak jelas kredibilitasnya," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
Bantahan ini dilontarkan menyusul pernyataan Ketua Tim ad hoc pemantau perdamaian di Aceh dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M.M. Billah, Selasa silam. Billah mengatakan, TNI menggalang milisi dengan cara mengajari rakyat sipil Aceh berbaris dan merakit senjata [baca: Komnas HAM: TNI Melatih Warga Sipil].
Sementara Panglima Koordinator Operasi TNI Brigadir Jenderal Bambang Dharmono di Lhokseumawe, NAD, Jumat (13/6) pagi, mengatakan, informasi yang diperoleh Billah seharusnya dikonfirmasikan kepada dirinya. Itu sesuai dengan kesepakatan. "Dia paling hanya konfirmasi pada para pengungsi di Aceh Tengah," kata Bambang.(ZAQ/Rieke Amru dan Yoseph Herhudi Lestari)