Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan, tanpa krisis iklim pun sawah dan pertanian di Indonesia tidak punya air dan irigasi yang memadai.
Bahkan menurutnya, dalam pengadaan pangan nasional petani tidak pernah dilibatkan. Dalam pengadaan pangan nasional ini hanya melibatkan melibatkan korporasi besar.
Advertisement
"Ini yang harus kita ubah," jelas Muhaimin dalam Debat Calon Wakil Presiden yang berlangsung di JCC, Senayan Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Padahal, potensi petani dan seluruh produknya masih sangat luar biasa. Pertama adalah dari pengadaan lahan yang memadai melalui reforma agraria.
Kedua, petani harus diberi pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit tapi pupuknya tidak ada," kata dia.
Selain itu juga ada potensi pupuk organik menjadi salah satu bagian penting agar produk pertanian Indonesia semakin baik dan berkualitas.
Muhaimin juga akan memberikan perlindungan kepada petani yang gagal tanam karena iklim agar petani merasa aman dalam menjalankan kerjanya.
Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk juga tidak bisa ditinggalkan. "Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan," jelas Muhaimin Iskandar.
Mahfud MD Sebut Subsidi Pupuk Naik Terus Jadi Masalah, Begini Faktanya?
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD, menyebut pangan di Indonesia belum berdaulat, dimana jumlah petani dan lahannya semakin sedikit. Namun, justru subsidi pupuk semakin naik.
Mahfud MD pun mengendus adanya kesalahan dalam pengelolaan subsidi pupuk setiap tahunnya. Lantaran tidak sebanding dengan kondisi petani dan lahan di lapangan yang semakin memprihatinkan.
"Petaninya sedikit, lahannya sedikit, tapi kok subsidinya setiap tahun naik pasti ada yang salah," kata Mahfud dalam Debat Cawapres kedua di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Lanjut, Mahfud seharusnya petani di Indonesia semakin sejahtera karena memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Tapi hingga kini, kesejahteraan petani masih rendah, meskipun adanya subsidi pupuk.
"SDA kita sangat kaya tapi pangan belum berdaulat, petani makin sedikit, lahan petani makin sedikit tapi subsidi pupuk semakin besar pasti ada yang salah," ujarnya.
Data Pupuk Subsidi
Lantas apakah benar subsidi pupuk semakin besar?
Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 pemerintah menganggarkan dana subsidi pupuk sebesar Rp34,4 triliun. Di tahun 2020 turun menjadi Rp31 triliun. Lalu di tahun 2021 turun lagi menjadi Rp 29,1 triliun.
Di tahun 2022 anggaran subsidi pupuk kembali turun menjadi Rp25,3 triliun. Termasuk tahun 2023 subsidi pupuk hanya Rp24 triliun.