Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah sudah menetapkan Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, timbul kekhawatiran sejumlah negara kreditor menekan Indonesia untuk membatalkan keputusan tersebut. Untuk itu, Indonesia harus mengambil langkah-langkah diplomatis sehingga negara donor tidak menggunakan instrumen ekonomi untuk menjegal Indonesia. Demikian dikatakan pengamat ekonomi Didik Junaedi Rachbini di Jakarta, Ahad (18/5).
Jika lobi tak berhasil, Didik mengimbuhkan, pemerintah harus tegas melepaskan diri dari negara-negara itu. "Kalau negara donor melakukan upaya gerilya menggunakan kerja sama ekonomi, sebaiknya mereka diminta putus dari keanggotaan negara-negara donor," kata Direktur Institute for Development Economic of Finance (Indef) itu, menegaskan.
Didik mengatakan, 11 tahun silam, Indonesia hampir didikte oleh Belanda yang saat itu memimpin Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) sebagai prasyarat pemberian bantuan dana. Untunglah pemerintah memutuskan untuk tidak menerima bantuan tersebut. Didik menegaskan, harga diri bangsa Indonesia memang dipertaruhkan jika negara luar mencampuri urusan dalam negeri.(ZAQ/Susanti Jo)
Jika lobi tak berhasil, Didik mengimbuhkan, pemerintah harus tegas melepaskan diri dari negara-negara itu. "Kalau negara donor melakukan upaya gerilya menggunakan kerja sama ekonomi, sebaiknya mereka diminta putus dari keanggotaan negara-negara donor," kata Direktur Institute for Development Economic of Finance (Indef) itu, menegaskan.
Didik mengatakan, 11 tahun silam, Indonesia hampir didikte oleh Belanda yang saat itu memimpin Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) sebagai prasyarat pemberian bantuan dana. Untunglah pemerintah memutuskan untuk tidak menerima bantuan tersebut. Didik menegaskan, harga diri bangsa Indonesia memang dipertaruhkan jika negara luar mencampuri urusan dalam negeri.(ZAQ/Susanti Jo)