Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap sederet krisis yang telah dilalui oleh Indonesia. Mulai dari krisis moneter di 1998 hingga krisis akibat pandemi Covid-19.
Mulanya, krisis pada masa reformasi 1998 dipicu oleh krisis keuangan pada 1997-1998. Menurutnya, krisis ini memberikan dampak yang cukup buruk bagi Indonesia.
Advertisement
“Kita telah menjalani proses reformasi yang sangat panjang. Sebenarnya reformasi ini dipicu oleh krisis keuangan tahun 1997-1998 yang sangat merugikan Indonesia,” ungkap dia dalam Indonesia-Europe Investment Summit 2023, di St Regis, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Dia mengisahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam hingga 13 persen. Namun, pemulihannya belum bisa berjalan cepat. Meski begitu, ini juga jadi titik balik sektor keuangan dengan adanya reformasi yang dilakukan.
“Kita melakukan reformasi perbankan, bank sentral, OJK telah dibentuk. Kami juga memiliki reformasi investasi. Kami juga mempunyai instrumen utang yang baru kami buat, karena tiba-tiba pada saat itu karena biaya dana talangan (bailout) sistem perbankan,” tuturnya.
Pada posisi ini, Kementerian Keuangan yang biasanya melakukan pinjaman bilateral dan multilateral, jadi bisa memiliki obligasi. Menurutnya, ini jadi momen yang tak bisa dilupakan.
"Salah satu orang yang bertanggung jawab mengelola utang dan dia berkata bahwa kami tidak pernah memiliki pengalaman ini,” ungkap Sri Mulyani.
Muncul Undang-Undang Baru
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan proses reformasi keuangan ini jadi cikal bakal Undang-Undang Perbendahataan dan Undang-undang Keuangan Negara yang baru.
"Bisa dibayangkan perjalanan tahun 1997-1998 yang banyak reformasinya dimulai pada awal tahun 2000 hingga saat ini, 23 tahun perjalanan Indonesia dalam reformasi tersebut," bebernya.
Meski sudah ada reformasi, Sri Mulyani kembali dikagetkan dengan krisis 2008. Ini jadi salah satu ajang pengujian apakah Indonesia sudah belajar dari krisis sebelumnya.
Lebih 10 tahun berselang, Indonesia diuji kembali oleh hadirnya pandemi Covid-19. Meski dari sisi kesehatan, namun anggaran dan keuangan negara pun ikut terdampak besar.
"Kita mengalami guncangan besar lainnya, yaitu pandemi yang baru saja menghancurkan seluruh dunia, seperti halnya keuangan global dan Indonesia yang terus bertahan," pungkas Sri Mulyani.
Advertisement
Jokowi Minta KSSK Sering Rapat
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk lebih rajin mengadakan rapat rutin. Pasalnya, dia melihat ada kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja.
Jokowi mencatat, kondisi yang tak pasti itu merujuk pada peredaran uang yang dinilai berkurang di sektor riil. Kemudian, tingkat inflasi yang terus menjadi perhatian. Jokowi meminta setiap pihak turut andil dalam mengambil strategi penanganan yang tepat, termasuk KSSK.
"Kemudian juga perkuat KSSK, sering ketemu, sering berbicara untuk bicara stabilitas sektor keuangan," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Seminggu Sekali di Masa Krisis
Kepala Negara ingin Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk lebih sering bertemu. Dia meminta ada pertemuan rutin sekitar satu minggu sekali.
"Kalau pada keadaan normal enggak apa-apa 3 bulan sekali, pak Gubernur BI, Ketua OJK, LPS ketemu dengan bu Menteri Keuangan dengan pak Menko Ekonomi, tapi dalam kondisi sepetti ini gak bisa. Minim seminggu sekali atau 2 minggu sekali ketemu," paparnya.
Jokowi mencontohkan, pertemuan yang dilangsungkan itu tak berarti selalu formal. Bisa juga dikemas dalam suasana yang lebih santai, meski tujuannya tetap mengatasi permasalahan yang ada.
"Untuk, ya ngopi bareng-bareng kan gak ada masalah, gak usah serius tapi saling bertukar angka, bertukar kalkulasi, bertukar hitungan-hitungan. Karena memang kondisinya kita harus merespons dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah," urai Joko Widodo.
Advertisement
