Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah agar turut berkontribusi dalam memajukan pondok pesantren.
"Para ustadz dan ustadzah juga mohon diperhatikan insentifnya dan jaminan ketenagakerjaannya, supaya bisa bekerja dengan maksimal dalam melayani para santri dan santriwati," ujar Muhadjir yang dikutip dari Antara, Minggu (22/10/2023).
Advertisement
Muhadjir mengatakan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tradisi pesantren yang kaya dan panjang. Pesantren telah menjadi lembaga pendidikan dan pembentukan karakter yang tidak ternilai harganya.
Di pondok pesantren, kata dia, santri bukan hanya belajar agama, tetapi juga nilai-nilai kejujuran, disiplin, solidaritas, dan rasa tanggung jawab. Semua nilai-nilai itu merupakan fondasi yang kuat dalam membangun masyarakat yang maju dan sejahtera.
"Pesan saya kepada para santri, rajin-rajinlah belajar dan jangan kenal lelah, karena santri memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, agama, dan akhlak. Ketiga hal itu yang membawa Indonesia menjadi maju pada masa yang akan datang," kata Muhadjir Effendy.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar semangat Hari Santri selalu dipegang teguh sesuai dengan konteks saat ini untuk menghadapi krisis ekonomi, pangan, dan energi di dunia yang dipicu perang di berbagai negara.
"Semangat Hari Santri ini harus terus kita pegang teguh sesuai dengan konteks saat ini di mana ada krisis ekonomi akibat perang," kata Jokowi dalam sambutannya saat apel Hari Santri Nasional 2023 di Surabaya, Jawa Timur, Minggu.
Jokowi menjelaskan bahwa saat ini krisis ekonomi, pangan, dan energi berpotensi mengadang dunia yang disebabkan perang di sejumlah negara. Setelah perang Ukraina dan Rusia, kini dunia dihadapkan pada tantangan geopolitik yang dapat berimbas ke ekonomi karena perang Palestina dan Israel.
"Adanya krisis pangan akibat perang, adanya krisis energi akibat adanya perang, baik yang sebelumnya hanya satu di Ukraina, sekarang tambah lagi di Palestina dan Israel," kata dia..
Jaga NKRI
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Pemerintah resmi menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
"Mari kita bersyukur dan mengucapkan selamat semuanya, atas peringatan Hari Santri Nasional ke-78 pada hari ini," kata Mahfud Md di kediamannya, Minggu (22/10/2023).
Dia berharap, para santri terus menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang menuju Baldatun Toyyibatun Warrobun Ghofur.
"Kalau dalam bahasa politik kita Baldatun Toyyibatun Warrobun Ghofur itu artinya Indonesia emas tahun 2045," ujar dia.
Mahfud menerangkan, Hari Santri 2023 mengambil tema "Jihad Santri Jayakan Negeri". Menurut dia, Itu satu pesan yang yang tidak akan pernah hilang sejak diucapkan oleh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945.
"Artinya perintah kepada semua santri, semua kaum muslimin untuk berjihad, para santri berjihad, untuk apa, untuk membangun menjayakan kesatuan RI yang formalnya namanya negara kita yang secara sosial disebut negeri kita," ujar Mahfud.
Penetapan Hari Santri
Hari Santri Nasional (HSN) diperingati setiap 22 Oktober, merupakan salah satu bentuk pengakuan dan apressiasi Negara terhadap jejak perjuangan, kiprah dan kontribusi kalangan santri terhadap bangsa Indonesia.
Direktur Ekskutif Said Aqil Siroj Institut (SAS) Institute Dr. H. Sa’dullah Affandy mengatakan, pemilihan tanggal 22 Oktober diketahui bertepatan dengan peristiwa sejarah "Resolusi Jihad NU", sebuah panggilan perlawanan dan perjuangan santri melawan kolonialisme Belanda di Surabaya pada 1945.
"Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA (Kiai Said) mengatakan, penetapan HSN tanggal 22 Oktober melalui Keppres No 22 Tahun 2015 menceritakan awalnya pemerintah ingin menetapkan HSN pada 1 Muharram, bertepatan dengan awal tahun Hijriyah. Namun sebagai Ketua Umum PBNU waktu itu, Kiai Said mengusulkan tanggal 22 Oktober, bertepatan dengan peristiwa sejarah perjuangan dan perlawanan santri dalam rangka membebaskan negeri ini dari kungkungan dan cengkeraman penjajah," kata pria karib disapa Kiai Sa'dun ini melalui keterangan pers diterima, Minggu (22/10/2023).
Kiai Sa'dun memastikan, Hari Santri tidak hanya berkaitan dengan peristiwa masa lalu santri. Sebab, Santri hari ini adalah penerus perjuangan santri-santri masa lalu, meneruskan cita-cita kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan.
"HSN sebagai bentuk kepedulian santri terhadap cita-cita dan perjuangan santri, di tahun politik ini para santri berharap pemimpin yang akan terpilih nanti bisa membawa kemaslahatan, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia," harap dia.
Tahun Politik
Menginjak tahun politik, lanjut Kiai Sa'dun, SAS Institute menyerukan kepada seluruh kontestan pemilu dan pilpres untuk mengedepankan etika politik, menghindari permusuhan dan perpecahan umat, tidak menggunakan politik identitas, hate speech.
"Apalagi menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Jangan! Sebab hakikat kekuasaan adalah amanat dan tanggung jawab. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW," ucapnya.
"Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an raiyyatihi” yang berarti setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya," imbuhnya.
Kiai Sa'dun menjelaskan, dalam pandangan SAS kekuasaan hanyalah "wasilah" (perantara) bukan "maqasid" (tujuan). Tujuan kekuasaan adalah menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan kepada seluruh umat.
Kiai Sa'dun meminta, kontestan pemilu dan pilpres hendaknya tidak berhenti pada "wasilah" berupa kekuasaan tetapi bagaimana agar kekuasaan itu berdampak dan memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi umat.
"Sebagaimana demokrasi kita tidak hanya berhenti pada demokrasi procedural melainkan beranjak pada demokrasi substantial. Tidak hanya berhenti pada demokrasi politik meliankan juga demokrasi ekonomi," harap Kiai Sa'dun.