Liputan6.com, Jakarta - Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan, semangat perubahan yang akan dibawa di Pemilu 2024 bukan untuk mengganti pemimpin. Karena memang pemimpin Indonesia akan berganti melalui proses pemilu.
"Ketika dengar kata perubahan maka ini bukan sekadar perubahan pemimpin. Kenapa karena kalau pemimpinnya sudah pasti akan berubah periode kedua sudah sampai di ujung di 2024," ujar Anies dalam dialog bersama di Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/8/2023).
Advertisement
Anies menuturkan, bicara perubahan bukan bicara mengganti pemimpin. Pemilu 2024 dan Pemilu 2019 berbeda.
"Perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin, lain kalau 2019 pada waktu itu akan mengganti kalau ini sudah selesai," ujarnya.
Lantas Anies menjelaskan perubahan yang dimaksud adalah mengubah kondisi masyarakat hari ini. Ada empat isu yang ia bawa.
Pertama, kebutuhan pokok masyarakat yang hari ini masih dirasakan mahal. Kedua, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas sampai tuntas, dan terakhir pelayanan kesehatan.
"PR PR inilah yang nanti kita ingin bereskan bersama-sama," ujar Anies.
Anies: Banyak Pasal Karet, UU ITE Perlu Direvisi untuk Dukung Sikap Kritis Anak Muda
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menghadiri bincang interaktif bersama anak muda Bandung di Rumah Kentang, Sabtu 5 Agutus 2023 kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Anies didampingi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menanggapi kegalauan anak muda, salah satunya Fauzan yang merasa insecure mengemukakan pendapat atau memberikan kritik kepada pemerintah atau lembaga-lembaga karena dapat berujung pelaporan ke Kepolisian.
"Anak muda ini memang berani, tetapi keberanian itu sekarang jadi terbatasi, karena Undang-Undang ITE, nah bagaimana agar anak muda berani untuk ikut berkontribusi salah satunya lewat kritik jika memang ada kebijakan yang tak sesuai," kata Fauzan.
Menanggapi hal tersebut, Anies mengakui UU ITE telah banyak bergeser penggunaannya dari tujuan utama yakni melindungi data dan privasi warga negara. Banyak pasal karet yang dimanfaatkan untuk membungkam.
"Kenyataan di lapangan UU ITE sering dipakai pasal-pasal karetnya untuk membungkam yang mau mengungkapkan pendapat dan kritik. Bahkan melaporkan pelayaann buruk di sebuah rumah sakit bisa berujung pada kriminal," ujar Anies.
Maka dari itu ke depan, Anies menjamin negara harus segera merevisi pasal karet tersebut. Dengan demikian akan membuka ruang bagi siapa pun untuk berani mengemukakan pendapat, termasuk anak muda.
"Kami melihat pasal karet tersebut harus direvisi di masa depan, kita harus berikan ruang untuk mengemukakan pendapat dan kritik, sehingga dapat digunakan anak muda untuk kritis melihat berbagai persoalan bangsa," Anies Baswedan menandaskan.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com