Dukung Langkah Jokowi dan Bahlil, DPR Ingatkan IMF Tak Bisa Tekan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Hal tersebut pun telah ditolak mentah-mentah oleh Presiden Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtaruddin mendukung langkah Presiden Jokowi dan Menteri Bahlil. Menurut dia, IMF tak bisa asal tekan, terlebih kepada Indonesia.

"IMF tidak bisa dong menekan orang dari sisi itunya, dan kita sudah tidak ketergantungan lagi sama IMF, tidak boleh juga mendikte kita sejauh itu. Kita harus berani melawan," kata dia, Selasa (11/7/2023).

Menurut Mukhtaruddin, arahan Presiden Jokowi agar kedaulatan bangsa ini tetap dijaga dan dipertahankan harus dilakukan oleh semua kementerian, bukan hanya pada Kementerian Investasi.

Hal tersebut, kata politisi Partai Golkar ini agar Uni Eropa dan IMF tidak semena-mena terhadap bangsa yang merdeka, khususnya Indonesia.

"Semua stakeholder harus satu persepsi, satu visi, satu langkah bersama pemerintah untuk melawan imperialisme regulasi yang dilakukan oleh negara-negara seperti WTO atau Uni Eropa dan IMF pada negara kita, enggak bisa," jelas dia.

"Kita harus memperbaiki pengiriman ekspor kita, salah satunya peningkatan hilirisasi, dengan demikian investasi masuk, lapangan kerja terbuka kemudian pendapatan negara juga akan meningkat, nilai tambah dari hilirisasi," tambahnya.