Liputan6.com, Jakarta Ajang olahraga internasional ANOC World Beach Games 2023 dipastikan batal terlaksana di Bali. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui pernyataan resmi di akun Instagram ANOC World Beach Games, serta telah dikonfirmasi oleh Raja Sapta Oktohari selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia).
Sekadar informasi, 2nd ANOC World Beach Games Bali 2023 sedianya diagendakan berlangsung pada 5-12 Agustus mendatang. Akan tetapi, persoalan anggaran disebut menjadi alasan utama yang membuat Pulau Dewata batal menggelar perhelatan tersebut.
Advertisement
Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyayangkan batalnya penyelenggaraan AWBG 2023. Pasalnya, atlet-atlet dari berbagai negara telah mempersiapkan diri untuk tampil di acara tersebut. Namun acara perhelatan justru batal satu bulan sebelum berlangsungnya event.
"Menurut saya, tetap kita menyayangkan bahwa ini sudah tinggal kurang dari bulan lagi, (tetapi) World Beach Games itu harus dibatalkan. Kasihan para atletnya, sudah mempersiapan diri untuk kegiatan ini, bukaan hanya dari Indonesia, tetapi dari seluruh dunia," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com pada Rabu (5/7/2023) siang WIB.
Kendati demikain, Fritz di sisi lain tidak menampik bahwa keputusan untuk membatalkan AWBG adalah langkah yang tepat untuk diambil saat ini. Pasalnya, Komite Olimpiade Indonesia, tak dapat dimungkiri memang belum siap dari segi sponsor untuk menghelat ajang tersebut.
Di samping itu menurut Fritz, posisi World Beach Games dalam konteks olahraga Indonesia masih abu-abu. Ia menilai pemerintah bersama KOI harus lebih dulu menentukan apakah ajang tersebut ke depannya akan difokuskan sebagai olahraga prestasi atau rekreasi.
"Saya tidak tahu persisnya komitmen pemerintah, untuk penyelenggaraan ini, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dari segi anggaran. Karena kalau dari segi anggaran sudah dianggarkan secara APBN, biasanya sudah tinggal turun saja," tutur Fritz.
"Tapi ini kan kemampuan KOI juga ternyata sangat minim dalam mencari anggaran sendiri. Jadi, soal anggaran ini tidak bisa dibebankan ke pemerintah. Kalau pemerintah tidak komit, bagaimana? Mestinya KOI bertanggung jawab di sini."