Liputan6.com, Naypyidaw - Diapit oleh tank dan peluncur rudal, pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Senin (27/3/2023) bersumpah tidak akan berhenti bertindak keras terhadap lawan. Dia juga bersikeras akan menggelar pemilu.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu setelah membuat tuduhan kecurangan pemilu yang tidak berdasar.
Advertisement
Kudeta memicu pertempuran baru dengan kelompok pemberontak etnis dan melahirkan lusinan "Pasukan Pertahanan Rakyat" (PDF) anti-junta.
Militer akan mengambil "tindakan tegas" terhadap lawan-lawannya dan pemberontak etnis yang mendukung mereka, kata Min Aung Hlaing kepada sekitar 8.000 anggota militer yang menghadiri parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata di ibu kota Naypyidaw.
"Tindakan teror NUG dan antek-anteknya yang disebut PDF perlu ditangani untuk kebaikan dan semuanya," kata Min Aung Hlaing seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (28/3), mengacu pada 'Pemerintah Persatuan Nasional', sebuah badan yang didominasi oleh anggota parlemen yang digulingkan yang bekerja untuk membalikkan kudeta.
"Junta akan mengadakan pemilu yang bebas dan adil setelah keadaan darurat selesai," ujarnya.
Bulan lalu, militer mengumumkan perpanjangan keadaan darurat dua tahun dan penundaan pemilu yang telah dijanjikan akan diadakan pada Agustus karena tidak cukup menguasai wilayah negara untuk menggelar pemungutan suara.
"Ketenangan dan stabilitas sangat penting sebelum pemilihan apapun dapat dilanjutkan," tutur Min Aung Hlaing.
Hari Angkatan Bersenjata memperingati dimulainya perlawanan lokal terhadap pendudukan Jepang selama Perang Dunia II dan biasanya menampilkan parade militer yang dihadiri oleh perwira dan diplomat asing.
Militer Kebal Hukum
Dua tahun setelah kudeta, situasi di Myanmar menjadi malapetaka yang membara, kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk awal bulan ini. Turk menambahkan bahwa militer beroperasi dengan kekebalan hukum sepenuhnya.
Jumat lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap dua orang dan enam entitas yang terkait dengan militer Myanmar. Mereka dituduh memungkinkan kekejaman yang berkelanjutan, termasuk melalui impor, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar jet ke militer.
Menurut kelompok pemantau lokal, lebih dari 3.100 orang tewas dalam tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat sejak kudeta. Sementara itu, menurut PBB, lebih dari satu juta orang mengungsi akibat pertempuran.
Pada Desember, junta militer menyelesaikan serangkaian persidangan tertutup terhadap Aung San Suu Kyi, memenjarakannya selama total 33 tahun dalam proses yang dikecam oleh kelompok HAM palsu.
Advertisement
