Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md melakukan pembicaraan khusus soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud menyebut Presiden Jokowi meminta dirinya menjelaskan sejelas-jelasnya soal TPPU kepada DPR RI.
Advertisement
"Lalu khusus berdua (Presiden Jokowi) dengan saya, ada beberapa hal menyangkut soal temuan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kemenkeu. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian tentang apa itu pencucian uang," kata Mahfud usai bertemu Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3/2023).
Dia pun memastikan akan menjelaskan soal TPPU di Kemenkeu dengan jelas kepada DPR RI, tanpa ada yang ditutupi. Untuk itu, Mahfud siap hadir di DPR RI pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.
"Saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi karena presiden kita menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saya siap datang (ke DPR) hari Rabu jam 2 (siang)," jelasnya.
Mahfud akan didamping beberapa pejabat eselon I Kemenko Polhukam. Selain itu, dia juga akan ditemani para Anggota Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
"Jadi ketuanya (komite) saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga kita cukup ditemani oleh eselon satunya. Itu aja saya siap datang (ke DPR) hari Rabu," ucap Mahfud Md.
Mahfud Md Tantang DPR RI
Sebagai informasi, Rapat Rabu nanti merupakan penundaan rapat bersama Komisi III pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Mahfud berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua.
Akibatnya, rapat untuk mendudukkan Mahfud Md, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan PPATK tidak terlaksana.
Mahfud mengatakan akan menjawab semua kritik yang dilayangkan Anggota DPR kepadanya pada rapat tersebut. Termasuk, menjelaskan tujuannya mengungkap temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.
"Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR bukan," kata Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Minggu (26/3/2023).