Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama dengan lima menteri melakukan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Damai, Daan Mogot, Jakarta Barat. Sebanyak 39 pedagang direlokasi ke tempat yang lebih layak.
Dalam penataan PKL itu, masing-masing pedagang diberikan bantuan berupa sarana untuk berdagang. Selain itu, para pedagang juga mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 juta yang diserahkan melalui koperasi PKL.
Selain itu bantuan juga diserah kepada perwakilan PKL di kawasan Kota Tua yang selama ini biasa berdagang di sekitar Museum Fatahillah. Penataan PKL ini sendiri merupakan sosialisasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinassi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, M Marwan yang juga merupakan penanggungjawab acara mengatakan, penataan PKL merupakan komitmen dan sinergitas 10 kementerian dengan swasta.
"Ini merupakan bagian kerjasama yang baik antar pemerintah dan pihak swasta. Semoga bisa mendorong kementerian dan lembaga agar lebih fokus dan optimal melakukan penataan PKL," ujar Marwan.
Selain Jokowi, acara ini juga banyak dihadiri puluhan pejabat tinggi diantaranya adalah para menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Sebelum dipindahkan, puluhan PKL itu berjualan di pinggir jalan dan sering menimbulkan kemacetan serta semrawut. Seluruh bantuan yang diberikan kepada para PKL merupakan bantuad dari dana sosial pihak swasta. (Ism)
Dalam penataan PKL itu, masing-masing pedagang diberikan bantuan berupa sarana untuk berdagang. Selain itu, para pedagang juga mendapatkan bantuan sebesar Rp 100 juta yang diserahkan melalui koperasi PKL.
Selain itu bantuan juga diserah kepada perwakilan PKL di kawasan Kota Tua yang selama ini biasa berdagang di sekitar Museum Fatahillah. Penataan PKL ini sendiri merupakan sosialisasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125/2012 tentang Koordinassi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Dirjen Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, M Marwan yang juga merupakan penanggungjawab acara mengatakan, penataan PKL merupakan komitmen dan sinergitas 10 kementerian dengan swasta.
"Ini merupakan bagian kerjasama yang baik antar pemerintah dan pihak swasta. Semoga bisa mendorong kementerian dan lembaga agar lebih fokus dan optimal melakukan penataan PKL," ujar Marwan.
Selain Jokowi, acara ini juga banyak dihadiri puluhan pejabat tinggi diantaranya adalah para menteri di kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Para menteri yang hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan serta Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Sebelum dipindahkan, puluhan PKL itu berjualan di pinggir jalan dan sering menimbulkan kemacetan serta semrawut. Seluruh bantuan yang diberikan kepada para PKL merupakan bantuad dari dana sosial pihak swasta. (Ism)
