Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mendukung kebijakan yang mewajibkan pejabat segera menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memberi dukungan para Srimul.
Advertisement
"Kemarin Ibu Mega ketemu Sri Mulyani, ibu memberi dukungan langkah seperti itu (pejabat lapor LHKPN)," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Kamis (2/3/2023).
Menurut Hasto, PDIP susah sejak lama mewajibkan kader yang menjadi pejabat publik agar melaporkan harta kekayaannya. Semenetara kader partai yang tidak menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan ke internal partai.
"PDIP mewajibkan, berkali-kali kita beri instruksi kepada kader yang menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan dan yang tidak menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan dalam internal partai," kata dia.
Terkait kasus Mario Dandy anak Pejabat Ditjen Pajak yang hidup bermewahan, Hasto meminta kasus itu menbuat semua pejabat hidup sederhana.
“Kita mengingatkan dengan kejadian ini, pejabat agar hidup lebih sederhana,” kata dia.
Pernyataan KPK
Diketahui, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan temuan bahwa banyak pejabat yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak cocok dengan profil.
"Kalau kita lihat pekerjaan yang bersangkutan selaku penyelenggara negara atau sebagai ASN, itu nggak cocok," kata Alexander.
Advertisement
