Liputan6.com, Wamena Kementerian Dalam Negeri telah merampungkan penyelesaian lahan untuk lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Penyelesaian tersebut telah disepakati secara bersama oleh beberapa pihak.
Hasil tersebut tertuang dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Penyiapan Lahan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Wamena, Senin (6/2/2023).
Advertisement
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan bahwa lahan seluas 108,8 Ha telah disepakati Kepala Suku Walesi dan Kepala Suku Wouma untuk menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Povinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, akses jalan dengan lebar 80 meter dari pusat pemerintahan menuju jalan utama di Yagara juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut.
Atas hasil kesepakatan tersebut, Wempi mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian kebutuhan lahan.
“Tugas saya hari ini untuk wilayah Papua Pegunungan telah selesai, untuk menuntaskan (ketersediaan) lahan,” ujarnya.
Untuk Generasi yang Akan Datang
Wempi menegaskan bahwa upaya pemenuhan lahan itu bukan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Namun, langkah tersebut ditujukan untuk kesejahteraan generasi yang akan datang, terlebih kemajuan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
Ia berharap bahwa langkah ini menjadi penyemangat bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, baik Penjabat (Pj.)
Wempi meminta kepada Gubernur, Pj. Sekretaris Daerah, dan perangkat lainnya untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur di wilayah pegunungan Papua.
Agar tidak terjadi miskomunikasi dan kegaduhan, Wempi berpesan kepada semua pihak agar menyosialisasikan hasil kesepakatan tersebut kepada masyarakat luas.
“Sekali lagi, masyarakat yang hadir di luar yang ikut menyaksikan terima kasih sudah menyaksikan,” katanya.
Terakhir, Wempi menekankan kepada seluruh pihak agar bersatu memajukan wilayah Papua Pegunungan supaya tidak ada lagi kegaduhan.
(*)
Advertisement
